SUKABUMIUPDATE.com - Sebanyak 16 Anggota DPRD Kota Sukabumi dikabarkan tak kembali saat jeda istirahat sidang paripurna membahas pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD) di ruang sidang Gedung DPRD Kota Sukabumi. Selasa (22/10/2024) malam. Paripurna tersebut meliputi pembentukan komisi, Badan Pembentukan Perda, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, dan Badan Musyawaran.

Sekretaris DPRD Kota Sukabumi Asep Koswara membenarkan peristiwa tersebut. Menurutnya ke-16 anggota dewan itu tidak kembali ke dalam persidangan usai jeda istirahat sekira pukul 18:00 WIB.

“Pada saat itu melaksanakan skors, direhat karena mau masuk ke magrib, saya kira itu pasti waktunya untuk melaksanakan salat dan makan malam. Nah setelah berjalan seperti yang kita harapkan baru saja dimulai para peserta tidak kembali lagi,” ujar Asep kepada wartawan.

Selaku Sekretaris Dewan, Asep mengaku tidak mau masuk ke ranah dinamika yang terjadi di dalam forum persidangan. Dalam hal ini Pihaknya hanya berperan untuk memfasilitasi jalannya persidangan. “Saya kira saya tidak bisa langsung masuk ke dinamika di dalam karena memang itu ada wilayah politik yang tentunya bukan domain saya,” kata dia.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, Rojab Asy’ari mengatakan aksi walk out itu bermula ketika ada satu Fraksi yang dianggap membelot dari kesepakatan yang telah dibuat di dalam Koalisi Perubahan.

“Jadi intinya, kita walk out itu bentuk kekecewaan karena ada satu partai di koalisi yang melakukan pembelotan. Makanya kita sepakat diperintahkan ketua partai, kita menentukan sikap untuk tidak menghadiri rapat paripurna,” kata Rojab.

Baca Juga: 35 DPRD Kota Sukabumi Dilantik, Wawan Juanda dan Rojab Asy’ari Pimpinan Sementara

Diketahui, Koalisi Perubahan merupakan gabungan 6 Fraksi Partai Politik dengan 19 Anggota Dewan di dalamnya. Ke enam Fraksi itu yakni PAN, PPP, Demokrat, Golkar, PDI Perjuangan dan Nasdem.

“Jadi kemarin ba'da Magrib teman-teman sekitar 16 anggota DPRD melakukan walk out. 16 anggota DPRD itu berasal dari 5 fraksi, PAN, PPP, Demokrat, Golkar dan PDI Perjuangan,” jelas dia.

Menurutnya, pembelotan itu merupakan sebuah penghianatan terhadap kesepakatan yang telah disepakati di dalam koalisi perubahan. Dalam hal ini, Fraksi yang dianggap membelot dari koalisi perubahan adalah Fraksi Partai Nasdem.

“Kekecewaan kita sebenarnya bukan dalam hasil tapi ada sebuah pengkhianatan dari hasil kesepakatan. Dengan pembelotan Nasdem itu ya akhirnya tidak sesuai dengan komitmen. Komitmen itu dibangun punya tujuan, di parlemen ini punya harapan bahwa kita akan solid, program-program yang dikolaborasikan dengan teman-teman lain," bebernya.

"Itu sudah jelas, terang-terangan pembelotan, fakta di perhitungan itu kan ploting terbuka, bukan lagi asumsi. Saya tidak tahu (alasan Nasdem) tapi dalam hasil pembahasan Nasdem juga sudah dikasih porsi di wakil ketua Komisi 1, wakil ketua Badan Pemperda, bahkan di komisi 3 juga dikasih. Jadi sebetulnya distribusi dari 6 partai itu sudah teratur, sudah kesepakatan,” pungkasnya.