SUKABUMIUPDATE.com - Ratusan Aktivis Mahasiswa dan pemuda Sukabumi yang tergabung Perkumpulan Pemuda Keadilan melakukan aksi demonstrasi di depan gedung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia, pada Jumat (21/6/2024).

Mereka mendesak KLHK mencabut izin usaha pertambangan (IUP) PT Wilton Wahana Indonesia, perusahan tambang emas yang beroperasi di Ciemas Kabupaten Sukabumi.

Ketua Perkumpulan Pemuda Keadilan Dendi Budiman mengatakan keberadaan perusahaan tambang emas di Selatan Sukabumi itu hanya merusak alam dan kurang berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.

"Perusahaan tambang emas yang ada di Selatan Sukabumi hanya berorientasi mengeruk emas, tidak memperdulikan kerusakan alam, mencemari lingkungan. Sedangkan kontrubusi terhadap kesejahteraan masyarakat tidak ada sama sekali," ungkap Dendi kepada awak media.

Lebih lanjut Dendi menyebut, beberapa perusahaan yang telah mengeruk kekayaan alam yang terkandung di bumi Pajampangan Sukabumi tersebut tidak bertanggung jawab atas kerusakan alam sebagai dampak dari aktivitas pertambangan.

"Keberadaan PT Wilton ini saya kira lebih mendatangkan kedzoliman dan ketidakadilan ekologi. Bayangkan dari 500 Ton emas yang diproduksi setiap hari, justru masyarakat setempat yang menanggung akibatnya. Jalan amblas, alam hancur dan seterusnya," sebutnya.

Masyarakat sekitar kawasan tambang, lanjut Dendi, hanya menjadi penonton sementara masyarakat kehilangan akses jalan yang layak untuk mereka mencari rezeki.

"Jika kita melintas ke kawasan wisata Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu, tidak jauh dari kawasan itu jalan warga seperti kolam lumpur apalagi pada musim penghujan. Miris sekali," ujarnya.

Karena itu, Dendi meminta KLHK untuk mencabut IUP perusahaan tambang yang telah disebut karena diduga telah merusak alam.

"KLHK jangan tutup mata, selamatkan alam yang telah dirusak oleh perusahaan tambang emas di Sukabumi" tegasnya.

Dendi memastikan akan terus melakukan aksi demonstrasi depan KLHK apabila perusahaan tambang emas tersebut tidak dicabut IUP nya.

"Kalau IUP PT Wilton tidak dicabut maka saya pastikan kita akan terus melakukan demonstrasi berlanjut berjilid-jilid, termasuk kita minta DPR, ESDM turun tangan bila perlu kita usir secara paksa PT Wilton dari Sukabumi. Jangan sampai Sukabumi seperti Papua, emasnya dikeruk tapi masyarakatnya hidup sengsara, sebab alamnya dirusak secara brutal," pungkasnya. (ADV)