SUKABUMIUPDATE.com - Jelang Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB Tahun 2024, pengurus Badan Musyawarah Perguruan (Sekolah) Swasta (BMPS) Kota Sukabumi mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat pada Kamis (30/5/2024).

Dalam kesempatan itu, mereka menyampaikan aspirasi terkait fenomena sepinya peminat sekolah swasta baik tingkat SMP, SMA maupun SMK di Kota Sukabumi.

Ketua BMPS Kota Sukabumi Asep Deni mengatakan, tren peserta didik di sekolah swasta semakin menurun tiap tahunnya. Hal itu menurutnya disinyalir akibat adanya sejumlah pelanggaran dalam proses PPDB. Salah satunya, sekolah negeri yang menerima murid melebihi jumlah rombongan belajar (rombel).

"Masalahnya akan menghadapi PPDB dan prinsip PPDB ini harus objektif, transparan dan akuntabel. Disinyalir pada tahun-tahun sebelumnya untuk sekolah-sekolah tertentu itu terjadi pelanggaran," kata Asep kepada awak media.

"Misalkan jumlah rombel ada 36 siswa untuk satu kelas dan ada 10 kelas untuk 1 sekolah jadi siswa yang tertampung ada 360 siswa, tapi kenyataannya lebih, akibatnya sekolah swasta itu menjadi sedikit siswanya, bahkan di tahun-tahun sebelumnya ada yang sudah masuk sekolah swasta diperjalanan pindah ke sekolah negeri, ini juga menjadi luar biasa padahal aturan tidak boleh gitu," tambahnya.

Baca Juga: Jamin PPDB Jabar 2024 Bersifat Terbuka dan Adil, Pj Gubernur: Tak Ada ‘Titip Titipan’

Menurut Asep, jumlah peserta didik yang diterima di sekolah negeri melebihi kuota ini juga disinyalir karena adanya praktik 'titip menitip'. Oleh karena itu pihaknya mendorong agar DPRD Kota Sukabumi menindak tegas akan hal tersebut.

"Kita senang Pak Gubernur (Jabar) bilang tidak boleh lagi ada titip menitip pejabat atau apa, karena kalau ada itu diberhentikan dari jabatannya, tinggal pemerintah Kota Sukabumi berani enggak," ujarnya.

Lebih lanjut Asep mengungkapkan bahwa masalah kurangnya murid di sekolah swasta ini berdampak pada kesejahteraan guru-guru dan sekolah itu sendiri. Guru-guru jadi kekurangan jam mengajar dan sekolah terancam gulung tikar.

"Guru-guru jadi kekurangan jam mengajar. Kekurangan jam mengajar berakibat pada mereka tidak memperoleh tunjungan sertifikasi guru. Kan mereka harus memenuhi kewajibannya, artinya guru tidak memperoleh pendapatan dari sisi itu. Guru juga tidak mempunyai kesempatan untuk mengabdi, padahal guru di swasta pengabdiannya besar, boleh ditanya, pengabdiannya lebih tinggi dari pada salary-nya," jelasnya.

"10 tahun terakhir ini terjadi (sekolah swasta gulung tikar), bukan lagi fenomena, tapi harus dipetakan. Iya ada, itu yang satu digit. Yang satu atau dua digit juga di bawah 50 ada. Yang 8 orang (siswa baru) paling sedikit. Kurang lebih ada 15 sekolah yang perlu ditolong," tambahnya.

Asep kemudian mendorong afirmasi (penegasan) kepada pemerintah melalui Dinas Pendidikan agar dalam proses PPDB tahun ini berlaku adil kepada sekolah swasta.

"Dalam PPDB harus menjaga bentuk keadilan, di PPDB SMA itu pilihannya 2 sekolah negeri dan 1 swasta. Kalau mau adil itu pilih dibebaskan, atau pilihan 1 sekolah negeri dan pilihan kedua swasta," ucapnya.

Dia juga meminta agar pihak orang tua murid tidak memaksakan diri bahkan sampai berbuat curang dalam proses PPDB.

"Ini adalah tanggung jawab bersama, kalau memang tidak lulus di sekolah negeri kenapa harus memaksakan, kan ini sikap anak dan orangtua. Ini harus legowo, jangan melakukan hal yang di luar aturan. Disatu sisi masyarakat ingin mendapatkan pendidikan yang lebih baik, disisi lain proses harus dipenuhi hal baik. Ini perlu kesadaran kita semua," tandasnya.

Suasana audiensi pengurus BMPS dengan DPRD Kota Sukabumi yang diwakili Komisi III.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Sukabumi Bambang Herawanto berjanji akan melakukan pembahasan lanjutan terkait keberlangsungan sekolah swasta di Kota Sukabumi ini.

Menurut Bambang, pada prinsipnya pertemuan dengan BMPS ini bertujuan agar proses PPDB ke depannya itu bisa dilaksanakan secara transparan dan tidak ada praktik titip menitip.

“Kembali kita sama-sama yuk, kita bangun ini ke depan lebih baik sehingga tidak ada lagi ini pola titip menitip itu edukasi kepada masyarakat juga harus disampaikan,“ ujar Bambang.

Bambang menyebut, persoalan sekolah swasta yang sepi peminat disebabkan oleh berbagai faktor. Oleh sebab itu, sekolah swasta diminta memiliki kemampuan yang setara dengan sekolah negeri.

“Paling simpel paling mudah bagi kami adalah tadi, kami akan memerankan diri kami sebagai bagian dari pemerintah daerah untuk intervensi bagaimana anggaran pemerintah kota ini juga tidak semua masuk ke sekolah sekolah negeri tapi juga bisa tersalurkan sekolah swasta,” ujarnya.

"Kemudian ini banyak kebijakan menggantung di pusat cantolannya, maka kita tidak bisa putuskan apapun, insyaallah kami akan melakukan kunjungan kerja ke Kemendikbud dengan mengajak bapak-bapak dari BMPS," pungkasnya menambahkan.