SUKABUMIUPDATE.com - Lembaga Kajian dan Penelitian Skala Institute, merilis hasil survei terkait tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Sukabumi dibawah kepemimpinan Bupati Marwan Hamami dan Wakil Bupati Iyos Somantri.
Survei digelar dari tanggal 22 sampai 30 April 2024 melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kusioner terstruktur. Dengan jumlah sampel sebanyak 1.200 responden, yang tersebar di 47 Kecamatan dengan metodologi yang digunakan Multisage Random Sampling dengan Margin of Error 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.
Responden ditanya terkait dengan kinerja pemerintah Kabupaten Sukabumi secara umum dibawah kepemimpin Bupati Marwan Hamami dan Wakil Bupati Iyos Somantri.
"Hasilnya, sebanyak 24,89% menyatakan Puas, sebanyak 3,76% menyatakan Sangat Puas, sebanyak 7,44% Tidak Puas. Namun sebagian masyarakat merasa belum puas terhadap keinerja Pemda, dan respon yang tidak menjawab sebanyak 5,70%," ungkap Direktur Eksekutif Skala Institute Wahyu Ginanjar dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (4/5/2025).
Baca Juga: 16 Siswa SD Keracunan, Dinkes Kabupaten Sukabumi Pantau Peredaran Jajanan Anak
Baca Juga: Wabup: Angka Prevalensi Stunting di Kabupaten Sukabumi Turun Signifikan
Menurut Wahyu, dari data survei tersebut menujukan mayoritas masyarakat Kabupaten Sukabumi merasa kurang puas atas kinerja pemerintah Kabupaten Sukabumi di bawah kepempinan Marwan Hamami dan Iyos Somantri. .
Wahyu menjelaskan, kekurangpuasan masyarakat Kabupaten Sukabumi terkonfirmasi dari rendahnya persepsi masyarakat tentang keberhasilan penanganan berbagai masalah yang ada.
"Misalnya, dalam Pengembangan Infrastruktur Jalan dan Jembatan masyarakat Kabupaten Sukabumi yang menyebut kurang puas masih mendominasi hasil survai tersebut, dan tidak menjawab sebanyak 29.25%." jelasnya.
"Kemudian dalam bidang Pelayanan Kesehatan, mayoritas menilai berhasil, yang tidak menjawab 13.17%," tambahnya.
"Begitupun dalam penanganan bidang lainya, seperti Menjaga Kerukunan Umat Beragama, Pendidikan, Pelayanan Publik Administratif, Pengembangan Pariwisata, Perikanan, Perairan, dan Kelautan, Pertanian dan Perkebunan, Keamanan, Menciptakan Lapangan Pekerjaan, Mengendalikan Harga Kebutuhan Pokok, serta Menurunkan Angka Pengangguran," sambungnya.
Sumber : Pres Rilis
