SUKABUMIUPDATE.com - Baru-baru ini, ratusan warga Desa Bojongraharja, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi lakukan aksi unjuk rasa di depan PT Glostar Indonesia (GSI) yang berada di Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi.
Berdasarkan informasi yang dihimpun sukabumiupdate.com, aksi unjuk rasa itu dilakukan atas kekecewaan warga terhadap metode rekrutmen perusahaan yang dianggap tidak mengakomodir warga sekitar.
“Yang jelas kondisi sekarang ini terkait metode rekrutmen ini sangat memprihatinkan, mencekik juga warga masyarakat tentunya nanti harus ada langkah dari pemerintah untuk meminimalisir ruang kosong untuk oknum-oknum memanfaatkan ruang ini,” ujar Ferry Supriyadi selaku Anggota Terpilih DPRD Kabupaten Sukabumi Dapil III.
Menurutnya, dalam situasi saat ini, seharusnya Pemerintah Daerah (Pemda) khususnya Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sukabumi turut hadir untuk memfasilitasi warga.
“Disnaker itu wajib, harusnya hadir dalam situasi seperti ini, tadi saya pikir mereka hadir cuman sampai saat ini saya tidak melihat ada Dinas Ketenagakerjaan di sini,“ kata dia.
“Padahal kalau saya lihat dari tembusan, Disnaker itu jadi salah satu Pihak yang dikasih tembusan. Dalam mediasi juga mereka nggak hadir, yang ada itu tadi Pak Camat, DPMD, Kapolsek sama Koramil,” tambah dia.
Dikonfirmasi di tempat yang sama, Koordinator Aksi Dede Raka menyebut hingga saat ini belum melihat pergerakan dari Disnaker sehingga memaksa warga untuk berjuang sendiri.
“Akan tetapi kami juga belum melihat pergerakan dari para pemangku kebijakan (Disnaker), yang jelas kami tidak akan menunggu siapapun tapi kami akan bergerak dengan kekuatan yang ada, sehingga kami harus berjuang sendiri dan memaksakan itu terjadi,” kata Dede.
Baca Juga: Anggota DPRD Paoji: Koalisi PDIP-PKS di Pilkada 2024 Sukabumi Bisa Jadi Kenyataan
Selain itu, Dede menyebut Pihaknya telah mengupayakan hal itu kepada Disnakertrans, namun hasilnya tetap sama. “Sudah berulang kali kita berusaha, akan tetapi hasilnya seperti ini,” ucapnya.
Ia berharap kepada para pemangku kebijakan agar membantu seluruh warga untuk mendapatkan haknya. “Harapan kami sebagai warga meminta dengan sangat kepada siapapun atau stakeholder terkait untuk membantu agar tidak terjadi kezaliman maupun kelalaian,” harapnya.
