SUKABUMIUPDATE.com - Puluhan masa melakukan aksi unjuk rasa di PLTU Jabar 2 Palabuhanratu, di Jalan Patuguran, Desa Jayanti, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Selasa (14/11/2023).

Pantauan dilapangan, massa yang datang dengan sepanduk tutup PLTU menerobos masuk ke gerbang area PLTU. Mereka menuntut bahwa pihak PLN Indonesia Power Palabuhanratu dinilai tidak netral pada pemilu 2024, dengan adanya baliho salah satu calon yang terpangpang di area PLTU Palabuhanratu.

Di depan gerbang, terlihat security dari PLTU menghadang para aksi demo dengan mendorong masa aksi agar menjauh dari area vital dengan mendorong sejauh 300 meter.

Aksi dorong dorong pun tak terhindarkan, sampai akhirnya dari pihak kepolisian Polres Sukabumi, terjunkan puluhan anggota beserta perlengkapan lengkap diterjunkan untuk menghadang para masa demo. Selain itu, kendaraan water canon pun ikut pula diterjunkan.

Baca Juga: Mamad Tewas dalam Perang Sajam dan Bom Molotov di Bojonggenteng Sukabumi

Puluhan massa tersebut terlibat bentrokan kontak fisik dengan pihak kepolisian. Bahkan, tidak dapat dihindari adanya lemparan batu dan air minum selama aksi unjuk rasa berlangsung.

Pihak kepolisian pun langsung mengenakan peralatan lengkap dan membentuk barisan di depan semakin menghadapi situasi yang memanas, pihak kepolisian tersebut membubarkan masa menggunakan water cannon.

Ternyata usut punya usut aksi demonstrasi yang dilakukan sekelompok masa tersebut yang diwarnai dengan ricuh, itu ternyata hanya simulasi.

Kabag Ops Polres Sukabumi, Kompol Maryono Edi Suseno, mengatakan bahwa aksi demontrasi itu merupakan simulasi pengamanan jelang Pemilu 2024, dalam simulasi aksi demo tersebut, kata Maryono, terdapat tiga tahapan.

"Yang pertama adalah tahapan awal security yang mengamankan, karena PLTU adalah objek vital nasional tidak boleh ada aksi di depan pintu, sehingga didorong oleh security sampai jarak 300 meter," ujar Maryono usai simulasi.

Lanjut Maryono, tahapan kedua setelah aksi masa yang mendatangi PLTU, dari pihak PLTU langsung berkordinasi dengan Polsek dan Koramil untuk mengamankan aksi demo tersebut.

Baca Juga: Persikabumi Lolos ke Perempat Final Liga 3 Seri 2 Jabar Usai Taklukan Pakuan City 1-5

"Karena Polsek, Koramil tidak ada kekuatan maka menghubungi Polres, Kapolres memerintahkan Kabag Ops untuk melakukan langkah yaitu tim negosiator polres yang dipimpin oleh kasat Binmas melaksanakan kegiatan negosiator," ujar Maryono.

"Negosiator dengan Dalmas awal tidak mampu karena ini simulasinya, masyarakatnya tanpa izin, sehingga kita menggunakan dalmas lanjut yaitu menggunakan pelengkapan water canon dan kendaraan lainnya, kita bubarkan, tapi sempat dari pihak PLTU menyampaikan untuk audensi, masyarakat pun mau audensi, intinya itu masyarakat pun membubarkan diri," sambungnya.

Dengan adanya simulasi ini, Kata Maryono, pada saat nanti hal yang tidak terduga jelang pemilu 2024 nanti, para security PLTU Palabuhanratu paham harus melakukan apa saat aksi demo terjadi di area objek vital nasional.

"Atinya adalah security nanti berbuat apa, Polri berbuat apa, tim negosiator berbuat apa, ini sesuai dengan perintah dari bapak kapolres," ucap Maryono.

Sementara itu Humas PT IP PLTU Jabar 2 Palabuhanratu, Asep Tresna LH, mengatakan, tujuan dari simulasi ini agar menguji kesiapan tim security PLTU.

"Sesuai yang disampaikan pak Kabag Opsemang simulasi ini adalah mengantisipasi, menguji kesiapan tim security PLTU. Jadi teman-teman security tahu persis batasan apa yang boleh mereka lakukan untuk pengamanan," ujar Asep.

Baca Juga: Remaja Perempuan Ditemukan Tewas Tergantung di Nagrak Sukabumi

"Simulasi ini terkait ketidak nertalan Pemilu, bahwa memang momennya persiapan Pemilu dan potensi apapun di masyarakat yang bisa saja terjadi, karena momen saja, memanfaatkan momen 2024 sehingga PLTU harus siap terhadap kemungkinan-kemungkinan apapun yang terjadi, kita siap terkait itu," sambungnya.

Asep menegaskan bahwa PLTU yang merupakan bagian dari BUMN tentunya harus netral di Pemilu 2024 nanti.

"PLTU sendiri netral itu harus, karena kami amanat dari undang-undang, kemudian amanat dari pemerintah bahwa BUMN dan pegawai negeri sipil harus netral," tandasnya.