SUKABUMIUPDATE.com - Rencana pemerintah membangun bandara baru di Sukabumi disoroti pakar penerbangan Alvin Lie. Lewat akun medsos X (dulu twitter) pribadinya @alvinlie21 Senin (6/11/2023), mantan anggota Ombudsman RI itu mempertanyakan sejumlah hal terkait rencana tersebut. Mulai dari pasar khusus atau captive market hingga soal kelaikan bisnisnya.
"Bandara Sukabumi - captive marketnya warga mana ya? Sudah dikaji kelaikan bisnisnya? Airlines sudah diajak bicara? Mau jadi Kertajati (KJT) jilid 2?" tulis Alvin.
Dalam postingan yang nge-mention akun X Kemenhub, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Menteri Budi Karya tersebut, Alvin juga menyinggung terkait rencana pembangunan bandara di Karawang. Menurutnya rencana tersebut bisa masuk kubur.
"Bandara Karawang - KJT masuk kubur," tulisnya.
Baca Juga: Salah Satunya Bandara Sukabumi, Erick Thohir Kejar Realisasi 2 Janji Jokowi
Sebagai kalimat penutup, Alvin mengaku heran dengan dua rencana pembangunan bandara tersebut, hal itu karena pemerintah sudah memutuskan untuk pindah ibukota negara ke Kalimantan, namun mengapa tetap jor-joran membangun bandara di Pulau Jawa.
"Saat ini sudah ada 37 Bandara & Lapter/ Lanud. Apa masih perlu nambah?" tandasnya.
Pakar penerbangan yang juga mantan anggota Ombudsman Alvie Lie tulis status di X soal rencana pembangunan bandara baru di Sukabumi. (Foto: Kolase/Istimewa/Aplikasi X)
Diketahui, nasib Bandara Sukabumi yang rencananya dibangun di Kecamatan Cikembar yang saat ini masih berupa kebun singkong, sempat disinggung Menko Marves Ad Interim sekaligus Menteri BUMN, Erick Thohir dalam rapat koordinasi dengan sejumlah Kementerian/Lembaga dibawahnya pada Senin (30/10/2023).
Menurut Erick, Bandara Sukabumi jadi salah satu dari dua janji Presiden atau proyek pemerintah yang belum selesai dan tengah pihaknya kejar supaya cepat tuntas.
"Agar disiapkan narasi kepada publik untuk penyelesaian kebutuhan dasarnya diperlukan waktu, sampai kebutuhan dasar terpenuhi dan Kementerian Perhubungan secara aktif melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah," kata Erick dikutip dalam keterangan resmi Kemenko Marves, Selasa (31/10/2023).
