SUKABUMIUPDATE.com - Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM Widodo Ekatjahjana akan menjatuhkan sanksi berat kepada salah satu firma hukum di Sukabumi yang merusak citra program bantuan hukum pemerintah melalui BPHN.
Hal itu disampaikan Widodo Ekatjahjana menanggapi skandal kasus kerjasama bantuan hukum antara sejumlah desa dengan Marpaung and Partner Lawfirm (MP Lawfirm).
Diketahui, kerjasama bantuan hukum tersebut menjadi sorotan karena diduga tidak mematuhi aturan yang berlaku. Beberapa Kades bahkan diketahui telah melakukan pembayaran terlebih dahulu melalui transfer ke rekening penerima jasa sebelum perkaranya diselesaikan.
Baca Juga: Wabup Hadiri Peresmian Ponpes Hayya 'Alash Sholah Hayya 'Alal Falah Sukabumi
Bahkan, belakangan diketahui bahwa status MP Lawfirm belum terverifikasi dan terakreditasi sebagai organisasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH) oleh BPHN selaku penyelenggara Program Bantuan Hukum. Kejanggalan ini kemudian dilaporkan ke Polres Sukabumi oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sukabumi pada tanggal 27 Juli 2023.
"Apabila terdapat penyimpangan program bantuan hukum oleh oknum lawyer dan lawfirmnya yang merusak citra program bantuan hukum pemerintah melalui BPHN, maka BPHN menjatuhkan sanksi black list untuk menghapus hak mengajukan verifikasi akreditasinya di BPHN selama 10 tahun", ucap Kepala BPHN seperti dikutip sukabumiupdate.com dari jabar.kemenkumham.go.id, Minggu (15/10/2023).
Widodo menjelaskan bahwa penggunaan anggaran bantuan hukum, baik yang bersumber dari APBN, APBD, Dana Desa maupun sumber lain, seharusnya melibatkan PBH yang telah terakreditasi dan terverifikasi oleh BPHN Kemenkumham.
Baca Juga: BPHN Blacklist 85 Desa di Sukabumi, Ini Kasusnya!
Menurut Widodo, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 telah menjelaskan bahwa bantuan hukum ditujukan pada kelompok marginal dan rentan, salah satunya meliputi kelompok masyarakat miskin.
Kemudian, mekanisme penyaluran dananya dilakukan dengan cara reimbursement setelah rangkaian penyelesaian perkara, baik litigasi maupun non litigasi, selesai dilakukan oleh PBH.
Hal tersebut, kata dia, sebagaimana diatur secara teknis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
Baca Juga: Menderita Komplikasi, Warga Tegalbuleud Sukabumi Butuh Uluran Tangan
"Sukabumi telah memiliki lima PBH yang terverifikasi dan terakreditasi oleh BPHN Kemenkumham. Para kepala desa dapat melakukan kerja sama dalam hal pemberian bantuan hukum di wilayahnya dengan lima PBH tersebut," jelas Kepala BPHN.
Adapun lima PBH tersebut antara lain Lembaga Bantuan Hukum Sukabumi Lawyers Association, Lembaga Bantuan Hukum Mahardika Satya Muda, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Pasundan, Lembaga Pelayanan Bantuan Hukum Elang Pasundan, dan Yayasan Tohaga Masagi.
Selain kepada Lawyer, BPHN juga akan memasukan 85 desa pada daftar Blacklist dalam status Desa Sadar Hukum.
"Penerapan sanksi blacklist kepada lawyer dan law firmnya serta memberikan sanksi blacklist atau pencabutan status Desa Sadar Hukum terhadap desa-desa tersebut”. pungkas kepala BPHN.
Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum BPHN Sofyan, menambahkan bahwa BPHN Kemenkumham tetap mendukung Pemerintah Daerah untuk menganggarkan dan ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan bantuan hukum di daerah.
Baca Juga: Resto Tepi Kali, Tempat Kulineran Hidden Gem di Pinggir Sungai Kompa Sukabumi
“Namun, penyelenggaraannya harus tetap sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan, sebagaimana Buku Panduan Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah yang disusun bersama antara BPHN Kemenkumham dengan Kementerian Dalam Negeri pada Tahun 2018,” jelasnya.
Sebagai informasi, dalam menghadapi kontroversi kasus tersebut, Bupati Sukabumi telah mengambil langkah-langkah konkret. Dalam rapat kerja bersama Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi, diputuskan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) akan menunda pencairan dana. Desa yang telah mencairkan dana akan diminta untuk mengajukan review APBDes.
Sampai berita ini diturunkan, sukabumiupdate.com masih berupaya konfirmasi kepada MP Lawfirm.
