SUKABUMIUPDATE.com - Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi yang tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) III kembali melakukan rapat kerja dengan Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Sukabumi dalam rangka harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Raperda PDRD).

Rapat kerja yang dilaksanakan di aula kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Cikembar, Kamis (24/8/2023) ini selain dihadiri oleh anggota Pansus, Bapenda dan bagian hukum Setda Kabupaten Sukabumi, turut hadir juga sejumlah perangkat daerah penghasil retribusi.

Kepala Bapenda Kabupaten Sukabumi Aisah melalui Kasubid Perencanaan dan Pengembangan, Dede Setiawan mengatakan, pembahasan Raperda PDRD dengan Pansus III kali ini berjalan cukup alot, utamanya saat membahas terkait pasal-pasal yang bersifat muatan lokal atau mulok.

“Di mana dalam mulok ini contoh halnya tadi ada kaitan dengan pilihan range (jarak) tarif pajak. Contohnya pajak hiburan yang terdiri dari hiburan diskotik, klub malam, karaoke, itukan ada pilihannya minimalnya 40 persen maksimalnya 70 persen,” kata Dede kepada sukabumiupdate.com.

Baca Juga: DPRD Kabupaten Sukabumi Bentuk Panitia Khusus Bahas Raperda PDRD

Dede menyebut, pilihan range terkait tarif pajak hiburan tersebut jadi perdebatan di dalam internal anggota Pansus.

“Jadi pembahasan internal di legislatif juga ini menjadi satu pemikiran bagi pihak legislatif, bahwasanya dalam penentuan tarif ini bervariasi di dalam internal pansus sendiri,” ujar Dede.

“Ada yang menginginkan diatas 40 persen ada juga yang menyatakan 40 persen saja, dengan alasan karena kalau terlalu tinggi diberikan khawatir investor tidak akan masuk. Dan kalau diberikan 40 persen tarif minimal akan menjadikan pertimbangan si investor dalam rangka layanan jasa dalam bidang hiburan,” lanjutnya.

Selain itu Dede menuturkan, ada dua jenis pajak yang ditunda pembahasannya dalam rapat kerja pada Kamis pagi tersebut, yaitu pembahasan pajak air tanah dan pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB).

“Karena menurut ketua pansus terdapat potensi potensi untuk ditingkatkan. Contohnya pajak air tanah itu kita nanti simulasikan, kita hitung berapa kira kira kenaikan dari sektor pajak air tanah ini. Dan MBLB juga nanti akan dilakukan simulasi bagaimana cara menghitung pajak MBLB ini,” ungkap Dede.

Harmonisasi setiap pasal dalam Raperda PDRD ini, kata Dede, akan dilanjutkan kembali pembahasannya bersama Pansus pada Jumat (25/8/2023) di Aula RSUD Sekarwangi Cibadak. Dalam kesempatan tersebut, selain kembali melanjutkan pembahasan tentang pajak air tanah dan MBLB, juga akan dibahas terkait retribusi pelayanan kesehatan.

“Dimana nanti retribusi pelayanan kesehatan ini akan dibedah terkait dengan tarif-tarif yang dituangkan dalam lampiran raperda nanti apakah sudah dilakukan perubahan atau eksisting, tetap dan atau mengurangi, atau turun dari yang sekarang,” ujarnya.

“Ini akan dilakukan ekspos langsung oleh Dinas Kesehatan sebagai leading sector dalam pelayanan kesehatan bersama RSUD Sekarwangi, RSUD Palabuhanratu dan RSUD Sagaranten. Ini yang menjadikan target target pansus dalam menggali potensi dalam penetapan Perda PDRD ini,” tandasnya. (ADV)