SUKABUMIUPDATE.com - Aksi kenakalan remaja masih menjadi momok menakutkan di Kota Sukabumi, seperti tak memiliki efek jera, peristiwa itu berulang kali terjadi bahkan hingga memakan korban jiwa.
Ketua Komisi III DPRD Kota Sukabumi Gagan Rachman Suparman turut mengomentari hal tersebut. Ia mengatakan bahwa aksi kenakalan remaja di Kota Sukabumi bukanlah hal yang baru. Terlebih ia pun mengklaim sebelum terjadi banyaknya aksi kenakalan remaja, pihaknya sering melakukan komunikasi terkait pencegahan bersama pihak-pihak terkait.
"Sebetulnya dari jauh-jauh hari sebelum terjadinya tawuran antar sekolah, karena memang ini sering terjadi dari dulu, kita sering menyampaikan kepada pihak-pihak bahwa hal ini tidak harus terjadi kalau ada penegasan dari pihak sekolah walaupun itu terjadi di luar jam sekolah," ujar Gagan kepada sukabumiupdate.com, Senin (14/8/2023).
Baca Juga: 7 Lagu Bertemakan Nasionalisme dari Musisi Indonesia, Cocok Untuk 17 Agustus
Terlebih, ia juga mengatakan bahwa terjadinya kenakalan remaja di luar jam sekolah tidak lantas menjadi alasan sulitnya penanganan kasus tersebut, pasalnya ia menganggap pihak sekolah yang paling mampu mengarahkan anak didiknya.
"Kalau begini terus jangan harap kalau sekolah itu bisa mendapatkan anak sebanyak mungkin sesuai dengan harapan sekolah karena tidak bisa menjaga," kata dia.
Selain itu ia juga menegaskan kepada pihak sekolah agar dapat berkolaborasi bersama orang tua murid untuk melakukan pengawasan dan pencegahan kenakalan remaja.
"Kembali lagi, kami komisi III menegaskan agar kembali ke sekolah, sekolah bisa menegaskan kerjasama dengan orang tua wali murid untuk bisa berkolaborasi agar anak-anak itu betul-betul menjadi anak didik yang seharusnya melaksanakan pendidikan yang sesuai dengan harapan pemerintah," tegas dia.
Baca Juga: 7 Sikap Perempuan yang Tidak Disukai Pria, Tidak Jujur Hingga Emosian!
Kendati demikian ia juga mengharapkan adanya satu pertemuan serius antara para pemangku kebijakan untuk dapat menanggapi persoalan tersebut.
Menurut Gagan, harus dibuat satu momentum untuk dipertemukan dengan para pemangku kepentingan sekaligus dikumpulkan lah SMK-SMK atau pun SMA-SMAnya di salah satu tempat, orang tua muridnya di panggil, guru-gurunya dipanggil mungkin kepala sekolahnya dipanggil.
"Disana disaksikan oleh pihak aparatur hukum baik TNI maupun Polri, nah disitu bikin MoU jadi misalnya kalau ada penindakan dari pihak aparat kepolisian tidak dipersalahkan karena ini sudah membuat pernyataan fakta integritas," pungkasnya.
