SUKABUMIUPDATE.com - Evaluasi pelaporan inovasi perangkat daerah tahun 2023 dan sosialisasi skenario planning untuk perencanaan pembangunan inklusif di Kota Sukabumi (Scoppi) digelar di ruang pertemuan kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Sukabumi pada Selasa, 4 Juli 2023.
Kegiatan yang dihadiri langsung Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi ini dalam rangka mendorong inovasi di setiap perangkat daerah dan berharap perencanaan pembangunan melibatkan kalangan difable dan pemuda. Hadir pula Kepala BAPPEDA Reni Rosyida Muthmainnah dan Asda Bidang Administrasi, Iskandar.
''Sesuai ketentuan, kepala daerah wajib melaporkan inovasi dan ketika jadi kewajiban harus didistribusikan kepada seluruh SKPD maupun BUMD,'' ujar Fahmi.
Setiap tahun, kata Fahmi, ekspektasi masyarakat semakin besar dan mereka mudah menyampaikan keluhannya di media sosial. Sehingga bukan hanya diketahui di Sukabumi, tetapi dunia. Itu sebabnya, terjadi disrupsi transformasi dalam reformasi birokrasi. Dibutuhkan aparatur adaptif untuk merespons harapan masyarakat.
Baca Juga: BAPPEDA dan Diskominfo Kota Sukabumi Gelar Bimtek Standarisasi Data
''Kesigapan dan kecepatan pelayanan terutama aparatur di wilayah, dalam konteks itu dibutuhkan inovasi di setiap SKPD,'' ungkap Fahmi yang menitipkan jangan merasa nyaman dengan status PNS karena msyarakat akan melihat kepercayaan publik yang akan meningkat ketika aparatur responsif dan adaptif.
Menurut Fahmi, menguatkan inovasi tercantum juga dalam RPJM misi empat yakni kewajiban aparatur melakukan transformasi. Kepala daerah melaporkan inovasi kepada pemerintah pusat. Selain itu, kata Fahmi, pemda mempunyai ketergantungan fiskal kepada pemerintah pusat dan kota tidak punya potensi SDA. ''Ketika mendapatkan prestasi inovasi, maka akan mendapatkan apresiasi bantuan keuangan,'' jelasnya.
Intinya, inovasi mengikuti ekspektasi masyarakat dan menghadapi ketergantungan fiskal. "Mari kuatkan inovasi dan kalau ada satu tambah lagi. Sebab kalau makin banyak maka pelayanan publik akan terfasilitasi," kata dia.
Fahmi mengatakan momen ini juga sosialisasi perencanaan pembangunan inklusif ada perwal dan arahan dari kementrian. Perencanan pembangunan harus didasarkan pembangunan inklusif, jangan sampai dilakukan tidak menyentuh warga berkebutuhan khusus, pemuda dan kalangan marginal.
Saat ini, kata Fahmi, ada kendala minimnya keterlibatan penyandang disabilitas dalam perencanaan pembangunan. Hal ini terkendala sistemik, anggaran menyasar kebutuhan difabel, dan data tumpa.h tindih dan stigma.
Di sisi lain ada pada pemuda yakni tidak banyak remaja masuk organisasi kemasyarakatan atau dalam forum perencanaan Kese patan peluang kerja terbatas dan minimnta literasi dan rendahnya idealis.
''Sesuai amanat undang-undang tentang pemda, kewajiban kepala daerah satu tahun sekali melaporkan inovasi kepada pemerintah pusat melalui ajang Innovative Government Award (IGA),'' tambah Kepala BAPPEDA Kota Sukabumi Reni Rosyida Muthmainnah.
Syarat penilaian IGA, terang Reni, adanya dukungan prioritas dari kepala daerah kepada perangkat daerah dalam inovasi. Dengan capaian di IGA akan mendapatkan dana fiskal dari pemerintah pusat.
Reni menuturkan pada 2022 lalu ada sebanyak 158 inovasi yang terlaporkan dalam indeks inovatif dan 113 inovasi telah terverifikasi. Sehingga Kota Sukabumi masuk sepuluh besar kota inovatif nasional.
''Ketika semakin banyak inovasi dan keberlangsungan inovasi untuk meraih IGA yang akan berdampak pada anggaran fiskal,'' cetus Reni. Harapanya pelaporan inovasi daerah yang dibuat perangkat daerah ada keberlanjutan dan satu SKPD minimal satu inovasi dan tidak hanya satu melainkan lebih.
Sampai Mei 2023 lanjut Reni, dari pendataan ada sebanyak 488 inovasi daerah. Saat ini menunggu verifikasi dari kementerian.
Dari 488 inovasi, lanjut Reni, inovasi perangkat daerah sebanyak 126, kecamatan 28, kelurahan 98, dan puskesmas, RSUD, Labkesda kesehatan 167 inovasi. Selanjutnya lembaga pendidikan baik TK, SD, dan SMP 67 dan BUMD dua inovasi.
Sumber: Website KDP Setda Kota Sukabumi
(Advertorial)
