SUKABUMIUPDATE.com - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Sukabumi Reni Rosyida Muthmainnah menyebut penataan kawasan kumuh menjadi prioritas Pemerintah Kota Sukabumi pada 2024.
Hal tersebut disampaikan Reni dalam Forum Perangkat Daerah (FPD) pada 27 Februari 2023 di kantor BAPPEDA Kota Sukabumi. Forum ini dihadiri Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi dan Wakil Wali Kota Sukabumi Andri Setiawan Hamami.
FPD itu dihadiri pula oleh perwakilan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada lingkup Pemerintah Kota Sukabumi.
Reni mengatakan FPD merupakan suatu tahapan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024 yang diwajibkan dimiliki oleh pemerintah daerah dengan masa kepemimpinan kepala daerah hingga tahun 2023.
"RPD tersebut akan memuat berbagai program di antaranya program prioritas yang belum dituntaskan," kata Reni dikutip dari website Pemkot Sukabumi pada Rabu (1/3/2023).
Baca Juga: Gantikan SIPD Merah Putih, BAPPEDA Kota Sukabumi Sosialisasikan SIPD RI
Reni mengatakan dari tahapan perencanaan yang telah digelar OPD sebelumnya seperti musrenbang kecamatan, pihaknya telah menginventarisir berbagai usulan yang akan dibahas pada Musrenbang Tingkat Kota sebagai forum konsultasi publik.
Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan ketika menyusun rencana kerja tahun 2024 seperti penyelenggaraan pemilu dan pilkada serta keberlanjutan program seperti penyelesaian program strategis dan prioritas.
Sebelumnya, BAPPEDA merilis data kawasan kumuh di Kota Sukabumi selama 2018-2021 yang menurun drastis. Selama empat tahun, awalnya luas kawasan kumuh 139,02 hektare, hingga 2021 seluas 134,01 hektare kawasan kumuh berhasil ditangani. Artinya, pada 2021 kawasan kumuh tersisa sekitar 5,01 hektare.
Adapun pencapaian pengurangan angka kawasan kumuh pada 2018 (89,565 hektare), 2019 (22,392 hektare), 2020 (18,84 hektare), dan 2021 (3,21 hektare).
Sumber: Website Pemkot Sukabumi
(Advertorial)