SUKABUMIUPDATE.com - Partai Persatuan Pembangunan atau PPP Kabupaten Sukabumi tengah diguncang prahara. Muncul surat dengan tanda tangan yang mengatasnamakan 33 PAC (Pengurus Anak Cabang) yang dilayangkan ke pusat dan dewan kepengurusan partai tingkat provinsi.
Dalam surat yang dilayangkan kepada DPP dan DPW PPP tertulis bahwa para PAC merasa kecewa atas kepemimpinan Dedi Damhudi di DPC hari ini. Meminta DPP dan DPW PPP mengevaluasi kinerja ketua dan kepengurusan DPC PPP Kabupaten Sukabumi
Sukabumiupdate.com berusaha menghubungi ketua DPC PPP Kabupaten Sukabumi Dedi Damhudi untuk konfirmasi. Dedi masih enggan memberikan tanggapan, dia mempersilahkan untuk konfirmasi langsung kepada para PAC yang bersangkutan.
Baca Juga: Info Loker Jawa Barat Lulusan S1, Dibuka Hingga 7 Februari, Yuk Apply!
Muhammad Firza, salah satu anggota PAC Kecamatan Purabaya saat dikonfirmasi membenarkan bahwa dirinya turut serta menandatangani surat yang belakangan diketahui sebagai mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Dedi Damhudi di DPC PPP hari ini.
"Jadi kan saya ini baru dapat SK sebagai ketua PAC Purabaya, baru seminggu ini. Saya tidak tahu ada persoalan apa di PPP sebelumnya. Tiba-tiba tiga hari setelah saya dapat SK PAC ada yang datang kerumah meminta tanda tangan,” ungkap Firza dalam sambungan telepon, Minggu 29 Januari 2023.
Ia sempat bertanya untuk apa tanda tangan tersebut, tapi pria berinisial FY yang mendatanginya tidak memberikan penjelasan.
Baca Juga: Polisi Amankan CCTV dan Periksa Saksi, Kasus Mayat di Sungai Cipelang Sukabumi
"Saya sudah tanya untuk apa tanda tangan tersebut, namun pihak peminta mempersilahkan menanyakan kepada senior PPP Kabupaten Sukabumi bernama DS dan AY. Oleh kedua orang tersebut setelah terhubung, saya diminta untuk tanda tangan saja" jelas Firza.
Firza yang sebelumnya menjabat ketua Ranting PPP Desa Cimerang Kecamatan Purabaya itu tersebut mengakui jika ia membubuhkan tanda tangan di nomor urut ke 7. “Saya tidak tahu siapa saja yang ikut menandatangani berikutnya.”
Saat ditanya apakah akan mencabut persetujuan (tanda tangan) tersebut setelah tahu sebagai mosi tidak percaya kepada Ketua DPC PPP Kabupaten Sukabumi, Firza menegaskan tidak mau terlibat dalam urusan yang tidak diketahuinya.
Baca Juga: Ada Peluang Disahkan, Kata Wakil Ketua MPR Soal Perpanjangan Masa Jabatan Kades
"Yang pasti saya tidak mau terlibat dalam urusan yang tidak saya ketahui. Namun untuk mencabut persetujuan, saya akan komunikasi dulu dengan PAC dapil V lainnya,” terang Firza.
Firza mengungkapkan jika dirinya saat ini merasa bingung setelah tahu tanda tangannya diperuntukan untuk dukungan mosi tidak percaya
"Kumaha atuh pak ayena tos kiyeu, jadi baringung," pungkasnya.
Baca Juga: Ancaman Ketahanan Pangan Gizi Perkotaan Meningkat Akibat Urbanisasi di Asia-Pasifik
Dihubungi terpisah, Ketua PAC PPP Parungkuda, Abidin menjelaskan ia mengetahui ada dukungan Yunus Muhadi sebagai sekretarisnya dalam surat tersebut. Namun Abidin menampik jika PAC PPP Parungkuda terlibat perencanaan penggulingan Ketua DPC PPP Dedi Damhudi.
"Memang benar, sekretaris PAC Parungkuda ikut menandatangani, dan itupun katanya bukan untuk mosi tidak percaya, melainkan untuk persetujuan program dari DPC sesuai yang dibicarakan pihak peminta kepada sekretaris PAC," ungkap Abidin.
Abidin meminta agar persoalan (tanda tangan) ini tidak diperpanjang, karena menurutnya PAC PPP Parungkuda belum melakukan rapat internal terkait hal itu.
Baca Juga: Pendaftaran Calon Pantarlih Pemilu 2024 Dibuka Hingga 31 Januari, Simak Syaratnya
"Dari 8 kecamatan yang ada di Dapil 2 hanya dua kecamatan yang ikut menandatangani, yaitu Parungkuda dan Cicurug, untuk Parungkuda sendiri posisinya seperti itu," tandas Abidin.
Sebelumnya diberitakan surat yang diteken 33 PAC PPP tersebut diantarkan langsung ke kantor DPP PPP di Jakarta dan DPW PPP Jawa Barat di Bandung pada Rabu, 25 Januari 2023.Dalam surat tersebut para PAC PPP Kabupaten Sukabumi meminta DPP dan DPW PPP agar melakukan evaluasi terhadap kepemimpinan Dedi Damhudi yang menurut mereka tidak sesuai dengan yang diharapkan.
Faisal Yusuf Ketua PAC PPP Pabuaran menyebutkan, pengelolaan DPC PPP hari ini terkesan tidak profesional. "Banyak yang tidak sesuai tupoksi, termasuk dalam pengelolaan anggaran partai," ungkapnya.
Baca Juga: Diguyur Hujan-Terkikis Air, Jembatan Rusak Bikin Kios Retak di Ciemas Sukabumi
Selain itu, kata Faisal, ketua DPC PPP kabupaten Sukabumi telah melanggar pakta integritas yang pernah ditandatangani diatas materai. “Dulu kan ada kesepakatan tentang kesanggupan menyediakan kendaraan operasional dan kesiapan pengadaan seragam bagi PAC se Kabupaten Sukabumi. Sampai saat ini belum ada realisasi," jelas Faisal.
Hal-hal yang terjadi di DPC hari ini, menurut Faisal menyebabkan kepengurusan DPC PPP menjadi tidak solid dan tidak kompak. "Makanya kita meminta DPP dan DPW untuk memberhentikan ketua DPC dan beberapa jajaran lainnya," tandas Faisal.
