SUKABUMIUPDATE.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sukabumi menerima uang titipan pecahan Rp 100 ribu senilai Rp 4,3 miliar. Uang ini diterima dari lima perusahaan atas kasus dugaan Surat Perintah Kerja (SPK) bodong (fiktif) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sukabumi pada 2016.
Penitipan uang kepada Kejari Kabupaten Sukabumi pada Selasa (15/11/2022) ini merupakan hasil penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejari Kabupaten Sukabumi nomor 02/M.2330/FD.1/10/2022 tanggal 31 Oktober 2022 tentang dugaan tindak pidana korupsi SPK fiktif.
Dugaan SPK fiktif keuangan Dinkes Kabupaten Sukabumi pada bank BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat Cabang Palabuhanratu tersebut diusut Kejari Kabupaten Sukabumi berawal dari laporan masyarakat pada 22 Juni 2022. SPK fiktif ini terkait dengan bantuan provinsi tahun anggaran 2016.
"Ini titipan sejumlah uang kurang lebih Rp 4,3 miliar," kata Kepala Kejari Kabupaten Sukabumi, Siju.
Pantauan sukabumiupdate.com hingga Selasa malam sekira pukul 21.00 WIB, proses perhitungan uang masih berlangsung di kantor Kejari Kabupaten Sukabumi di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Dari informasi yang dihimpun, ada puluhan perusahaan yang diduga terseret kasus ini.
Pada ekspose malam ini, turut hadir Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Kabupaten Sukabumi Ratno Timur Habeahan Pasaribu, didampingi Kepala Seksi Intelijen Kejari Kabupaten Sukabumi Tigor Untung Marjuki dan pimpinan bank untuk mengikuti penghitungan uang.
#SHOWRELATEBERITA
