SUKABUMIUPDATE.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja menilai Pilkada Serentak 2024 berpotensi lebih rawan dari Pilpres atau Pileg. Alasannya, pemilih dan peserta kepala daerah memiliki kedekatan lebih, bahkan diwarnai unsur kekeluargaan.

“Lebih rawan, tren di pilkada lebih rawan, sebab hampir semua tempat kerusuhan itu di pilkada, di pemilu ada satu atau dua kasus tapi di Pilkada banyak,” kata Bagja saat Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 Wilayah Bali dan Nusa Tenggara di Kabupaten Badung, Bali, Selasa, 30 Juli 2024.

Anggota Bawaslu Puadi mengatakan kerawanan tinggi provinsi adalah berdasarkan Indeks Kerawanan (IKP) di Pilkada 2024. Ada empat dimensi yakni sosial politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi, dan partisipatif relatif. Lalu, provinsi mana yang dinilai paling rawan?

1. Jakarta

Bagja mewanti-wanti lembaganya atas segala potensi kerawanan selama Pilgub Jakarta 2024. Ia mengatakan untuk upaya ini KPU menggandeng Polda Metro Jaya dan Pemprov DKI untuk memastikan jalannya Pilgub Jakarta dengan lancar.

“Sejarah Pilkada Jakarta jelas banyak masalah. Kemarin politisasi SARA, hoaks, konflik di tingkat grassroots (akar rumput) yang kami lihat pada Pilkada Jakarta sebelum ini,” katanya pada Senin, 1 Juli 2024.

Berdasarkan skor IKP, Jakarta menempati posisi pertama dengan memperoleh skor 88,95, dan termasuk kategori tinggi. Selain itu, dalam skor dimensi sosial politik, Jakarta meraih 78,27 atau termasuk kategori tinggi.

Jelang Pilkada Jakarta, sejumlah nama telah masuk bursa, ada Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM). Penantang potensial Ridwan adalah Anies Baswedan yang digadangkan maju oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terombang-ambing. Partai Keadilan Bangsa (PKB) berpotensi mengubah haluan dalam peta dukungan pencalonan di Pilkada Jakarta, apabila partainya sepakat dengan tawaran yang disodorkan Koalisi Indonesia Maju atau KIM.

Baca Juga: Golkar Pinang Dedi Mulyadi Jadi Cagub Jabar, Bagaimana Nasib Ridwan Kamil?

2. Sulawesi Utara

Setelah Jakarta, temuan Bawaslu perihal kerawanan berlanjut pada Sulawesi Utara. Ini merupakan daerah yang memiliki tingkat kerawanan maksimum pada dimensi partisipasi. Sisi lain, Sulawesi Utara memiliki persoalan dengan proses penyelenggaraan pemilu, dilihatkan adanya sejumlah kasus di mana pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Di sampang itu ada temuan kasus keberpihakan penyelenggara, persoalan dengan logistik pemilu dan sejumlah kasus keberpihakan penyelenggara.

Jelang Pilkada Sulut, Nama Nagita Slavina sempat disandingkan dengan Plt Gubernur Sulawesi Utara Carlo Brix Tewu yang sudah berancang-ancang akan mengikuti Pilkada Sulawesi Utara. Dalam poster yang beredar itu, terlihat foto Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kementerian BUMN itu mengenakan pakaian putih-putih bersama istri Raffi Ahmad.

3. Kalimantan Timur

Kalimantan Timur memiliki catatan sebagai tingkat kerawanan dimensi penyelenggaraan pemilu paling tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya. Kalimantan Timur dilaporkan memiliki ribuan kasus perlengkapan pemungutan suara yang tidak sesuai ketentuan dengan tingkat keseriusan kasus sedang dan tinggi. Sisi lain ada 51 kasus serius terkait dengan keterlambatan logistik pemilu, dan puluhan kasus lainnya yang berhubungan dengan dugaan pelanggaran pemilu, pemungutan suara ulang, pemnghitungan suara ulang.

4. Maluku Utara

Maluku Utara juga memiliki skor yang relatif tinggi untuk dimensi penyelenggaraan pemilu. Data Bawaslu mencatat banyaknya kasus kehilangan hak pilih dan ketidaklayakan pemilih dalam DPT, ribuan kasus ketidaksesuain alat kelengkapan pemungutan suara dengan ketentuan, adanya laporan pelanggaran saat pemungutan suara, adanya pemungutan dan penghitungan suara ulang, adanya catatan khusus pengawas, adanya gugatan hasil dan sengketa proses pemilu.

5. Jawa Barat

Jawa Barat termasuk provinsi dengan paling rawan, dikarenakan dua dimensi, adalah penyelenggaraan pemilu dan kontestasi. Pada dimensi penyelenggaraan pemilu, beberapa kasus yang berhubungan dengan kehilangan hak pilih, pemilih ganda, pemilih yang tidak memenuhi syarat, logistik pemilu (perlengkapan pemungutan suara yang tidak sesuai ketentuan, perlengkapan/logistik yang terlambat dan tertukar), komplain dalam pemungutan dan penghitungan, dan gugatan hasil, masih menjadi catatan buruk yang membuat skor dimensi ini cukup tinggi.

Sementara itu, kerawanan pada dimensi kontestasi di provinsi ini disumbang, terutama sekali, oleh adanya sembilan kasus politik uang dengan tingkat keseriusan yang tinggi. Di samping itu, juga terdapat jejak sejumlah kasus pelanggaran kampanye seperti kampanye di luar jadwal, kampanye bermuatan sara dan kampanye hoaks di media sosial.

Hingga Juli 2024, nama Ridwan Kamil masih menjadi favorit dalam Pilkada Jawa Barat, berdasarkan Research and Consulting atau SMRC. Ia mendapati 50,6 persen suara dari responden survei. Meski begitu, Ridwan nampaknya akan ditugasi partai dan koalisi untuk berlaga di Pilkada Jakarta. Adapun salah satu sosok yang kuat di Jabar saat ini adalah Dedi Mulyadi.

Sumber: Tempo.co