SUKABUMIUPDATE.com - Menjelang perhelatan Pilkada Kabupaten Sukabumi yang akan digelar pada 27 November 2024 mendatang, Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera (DPD PKS) Kabupaten Sukabumi sudah resmi berkoalisi dengan empat partai lainnya, yaitu PKB, Demokrat, PDIP dan PAN. Deklarasi koalisi 5 partai dilakukan di salah satu kafe di Kota Sukabumi, pada Sabtu, 4 Mei 2024. 

Ketua DPD PKS Kabupaten Sukabumi, M Sodikin mengatakan bahwa koalisi tersebut merupakan suatu kemajuan dalam menyambut perhelatan Pilkada. Karena menurutnya, sebelum koalisi 5 partai terwujud, khususnya DPD PKS baru menjalin koalisi dengan satu partai saja.

"Terlepas dari dinamika yang dibangun dalam koalisi, faktanya bahwa PKS tidak bisa mengusung sendiri, sehingga tidak ada pilihan kecuali harus berkoalisi, dan koalisi saat ini semakin bagus dengan 5 partai, sebelumnya PKS baru berkoalisi dengan DPD PAN," kata Sodikin kepada sukabumiupdate.com usai acara deklarasi koalisi 5 partai di lokasi deklarasi, Sabtu (4/5/2024). 

Baca Juga: BPR Jampangkulon Sukabumi Gencar Sosialisasikan Program Pinjaman Bagi Honorer

Baca Juga: Perkuat Ketahanan Pangan, Pemkab Sukabumi Teken Kerja Sama dengan Pemkot Bekasi

Terkait titik temu yang didapat PKS dalam koalisi 5 partai tersebut, Sodikin mengaku bahwa hal itu akan berdinamika terus. Tapi yang jelas, kata dia, (terkait dengan figur calon bupati/wakil bupati) bahwa PKS memiliki mekanisme penjaringan internal, dan itu sudah dilakukan. 

"Dari kabupaten kita sudah mengusulkan (sejumlah nama) ke provinsi (DPW PKS), dan sudah di proses di nasional  (DPP PKS)," jelasnya. 

Dari nama yang diusulkan tersebut, kata dia, salah satunya ada nama dirinya. "Salah satunya ada nama saya," terang Sodikin. Selain ia sendiri, sambung Sodikin, ada juga nama Iyos Somantri. 

"Selain saya, ada nama pak Iyos, dan ada Kang Anjak," tuturnya. 

Menurut Sodikin, dalam proses pengusungan calon bupati/wakil kedepan mungkin saja ada nama diluar nama-nama yang diusulkan DPD PKS. 

"Apakah mungkin ada nama diluar yang tiga itu, ya mungkin saja, karena ini belum dikeluarkan SKnya oleh  DPP) tandasnya.