SUKABUMIUPDATE.com - Calon presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyarankan pejabat negara yang maju di Pilpres 2024 agar mundur dari jabatannya guna menghindari konflik kepentingan atau conflict of interest, termasuk cawapresnya Mahfud MD yang kini masih menjabat Menkopolhukam di Kabinet Presiden Joko Widodo.

“Maka, saya sarankan mundurlah, berubahlah aturan. Termasuk, cawapres Mahfud MD yang saat ini menjabat menteri (Menkopolhukam)," kata Ganjar dikutip dari tempo.co, Selasa, (23/1/2024).

Pernyataan Ganjar ini menanggapi unggahan akun media sosial X (dulu twitter) Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang viral memakai tagar Prabowo-Gibran 2024. Unggahan tersebut saat ini sudah dihapus.

Menurut Ganjar, ada potensi terjadinya konflik kepentingan peserta pilpres bila tak mundur dari jabatannya sebagai pejabat negara. Oleh karena itu, potensi tersebut harus diwaspadai.

"Itulah yang sejak awal kita bicara, apakah seorang yang sekarang menjabat di dalam jabatan publik, apalagi di level menteri itu mundur atau tidak. Gubernur, bupati, wali kota mundur atau tidak. Semua di jabatan publik. Ketika keputusannya tidak dan diperbolehkan, maka ada potensi conflict of interest," jelasnya.

Baca Juga: Cawapres Mahfud MD Jawab Isu Mundur dari Kabinet: Pada Saatnya yang Tepat

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyoroti banyaknya pejabat yang kerap memanfaatkan fasilitas negara untuk berkampanye berkedok kunjungan kerja.

“Dengan beberapa kejadian, orang menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi alasannya kunjungannya kunker tapi ternyata kampanye. Kan rakyat bisa nilai itu. Maka kita sedang mengambil risiko itu. Maka saya sarankan mundur. Ubahlah aturan, termasuk Pak Mahfud," kata Ganjar.

Ganjar mengaku banyak mendiskusikan usulan ini bersama Mahfud maupun timnya. Selain itu, Ganjar juga mendorong agar aturan mengenai pejabat sekelas menteri maupun wali kota tak harus mundur jika maju pilpres diubah.

“Jadi kita diskusi beliau soal ini agar fair lebih baik mundurlah. Kalau aturan mau dibuat lebih bagus, pasti rakyat lebih senang. Karena tidak ada mengklaim apakah ini bansos milik kementerian, apakah berasnya milik kementerian. Itu gak bisa lagi semua orang akan merasa fair," tandasnya.

SUMBER: TEMPO