SUKABUMIUPDATE.com - Dewan Pers mengajak ketiga capres-cawapres untuk menyatakan komitmen mereka terhadap kemerdekaan pers. Penyampaian deklarasi sebagai komitmen itu akan diselenggarakan pada 7 Februari 2024 di Hall Dewan Pers Jakarta.
Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu mengutarakan hal itu di depan tim pemenangan paslon di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu (17/1/2024). Menurut Ninik bahwa deklarasi kemerdekaan pers ini bukanlah debat capres-cawapres.
“Debat capres-cawapres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah berakhir pada 4 Februari. Itu merupakan debat terakhir. Kami tidak ingin membuat masyarakat malah bingung jika masih ada debat lagi,” kata Ninik dalam siaran persnya dikutip sukabumiupdate.com.
Ia menambahkan, andai Dewan Pers mengadakan debat dan kemudian terjadi selisih pendapat, maka akan sulit untuk mencari simpul akhir dari perbedaan pendapat yang tajam. Hal ini bisa membuat masyarakat tidak punya informasi yang pasti sehingga kebingungan.
Baca Juga: Dewan Pers Pastikan Upaya Perlindungan Wartawan Terus Dijaga di Tahun Politik
Menurut Ninik, masyarakat pers ingin ketiga capres-cawapres (Anies Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3) bisa hadir dalam deklarasi itu. “Bila ada yang tidak bisa hadir, masyarakat tentu akan menafsirkan dan bisa memberi penilaian atas komitmen mereka terhadap kemerdekaan pers,” paparnya.
Sedangkan Ketua Panitia Deklarasi Kemerdekaan Pers oleh Capres-Cawapres, Totok Suryanto, yang juga anggota Dewan Pers mengutarakan, pemilihan tanggal 7 Februari itu sudah dengan pertimbangan matang agar tidak mengganggu sisa masa kampanye ketiga pasangan calon. “Kami cuma minta waktu satu jam saja untuk ketiga pasangan calon. Kami yakin ketiga capres-cawapres tidak keberatan dan punya komitmen tinggi terhadap kemerdekaan dan kualitas pers nasional,” ujarnya.
Pers, kata Totok, memiliki posisi strategis dalam konstelasi politik nasional. Apalagi, pers merupakan pilar keempat demokrasi. Indeks kemerdekaan pers (IKP) nasional pun ikut mempengaruhi tingkat demokrasi suatu negara.
Tentang permintaan beberapa pihak agar pada acara itu Dewan Pers juga sekaligus menggelar debat capres-cawapres seputar pers, ia tidak bisa memenuhi hal itu. Dalam pandangan dia, Dewan Pers haruslah bersikap netral dan tidak boleh bermain politik secara langsung. Dia khawatir, jika ada debat, maka akan bisa tergiring pada opini seolah Dewan Pers berperan mengarahkan pilihan pada calon tertentu.
Selain 11 konstituen yang akan menerima komitmen deklarasi capres-cawapres untuk kemerdekaan pers, Dewan Pers juga akan mengundang para pimpinan media massa dan tokoh-tokoh pers. Ia berharap tokoh pers ikut menjadi saksi komitmen para pasangan calon presiden-wapres.
“Kapolri dan panglima TNI juga kami undang. Kedua institusi itu sudah berkomitmen menjaga netralitasnya dalam pemilu. Beliau berdua juga sudah memastikan untuk bisa hadir di acara kami,” ungkapnya.
