Pemerintah tengah berpikir keras untuk mewujudkan bahan bakar non fosil di Indonesia. Opsi ini disebut bisa menghemat anggaran hingga Rp38 triliun terutama dari sektor kesehatan yang selama ini terdampak oleh keberadaan bahan bakar fosil, yaitu bensin (pertalite cs).
Melansir tempo.co, pemerintah tengah mendorong penggunaan bioetanol sebagai pengganti bensin. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bioetanol digunakan untuk mengurangi polusi,, kandungan sulfur dari bahan bakar alternatif ini jauh lebih rendah.
"Sulfur (pada bensin) ini sampai 500 ppm. Kita mau sulfur 50 ppm. Ini lagi diproses, dikerjakan Pertamina," ujar Luhut melalui unggahan di akun Instagram @luhut.pandjaitan, Selasa, 9 Juli 2024.
Dengan kadar sulfur rendah, menurut Luhut penyakit infeksi saluran pernafasan akut alias ISPA juga bisa berkurang. Dampaknya, pun bisa sampai pada efisiensi anggaran. "Pembayaran BPJS untuk penyakit tersebut bisa kita hemat sampai Rp38 triliun," kata dia.
Untuk mendorong percepatan penggunaan bioetanol, Presiden Jokowi telah membentuk Satgas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Kepala Negara juga menunjuk Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sebagai ketua.
Bahlil yang mendapat kepercayaan, berjanji bakal mempercepat fasilitasi investasi komoditas tebu yang terintegrasi dengan industri gula, bioetanol, dan pembangkit listrik biomasa di Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan. Ia berujar, ada empat klaster wilayah seluas lebih dari 2 juta hektare yang bakal menjadi wilayah pengembangan swasembada gula terintegrasi bioetanol.
Baca Juga: Siap-Siap Guys! Bioskop di Cibadak Sukabumi akan Dibuka Agustus 2024
Luas klaster satu dan dua, kata dia, kurang lebih 1 juta hektare. Sedangkan klaster tiga seluas kurang lebih 504.373 hektare dan klaster empat seluas kurang lebih 400 ribu hektare.
Total rencana investasi perkebunan tebu terintegrasi swasta klaster tiga diperkirakan mencapai US$ 5,62 miliar atau Rp 83,27 triliun," kata Bahlil dalam rapat perdana yang digelar pada Rabu, 30 April 2024, dikutip dari siaran pers Kementerian Investasi.
Sumber: Tempo.co
