SUKABUMIUPDATE.com - Presiden Joko Widodo resmi mencabut kebijakan PPKM dalam penanganan covid-19. Hari ini, Senin (2/1/2023) seluruh kepala daerah di Indonesia, termasuk Bupati Sukabumi mengikuti rapat koordinasi terkait penghentian kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang sudah diterapkan selama lebih dari 2 tahun.
Rakor yang dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo ini diikuti secara daring oleh Bupati Sukabumi Marwan Hamami bersama Sekretaris Daerah Ade Suryaman dan jajaran terkait.
Kegiatan tersebut dihadiri pula Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan hingga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Baca Juga: PPKM Dihentikan, Masker dan PeduliLindungi Kini Hanya Anjuran
Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, PPKM sudah dihentikan. Hal itu setelah hampir tiga tahun terlaksana untuk menanggulangi covid 19 secara non medis.
"Penghentian PPKM ini dihentikan lantaran covid 19 terkendali, imunitas masyarakat tinggi, kapasitas kesehatan baik, dan pemulihan ekonomi yang cepat," ujar Luhut dikutip dari akun medsos resmi Pemkab Sukabumi.
Penghentian PPKM pun sebagai upaya transisi dari pandemi menuju endemi. Meskipun begitu, masyarakat harus waspada. Apalagi, pandemi global belum usai.
Baca Juga: Presiden Jokowi Stop Kebijakan PPKM, Indonesia Akhiri Pandemi Covid-19?
"Meskipun PPKM telah dihentikan, protokol kesehatan harus tetap diperhatikan, terutama di pusat pelayanan kesehatan," ucapnya.
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin menambahkan, proses transisi pandemi ke endemi dilakukan secara bertahap. Sebab, transisi ini akan menurunkan intervensi pemerintah dan meningkatkan partisipasi masyarakat.
Sementara itu, Bupati mengatakan, Kabupaten Sukabumi akan mengikuti kebijakan pusat. Hal itu termasuk pemberhentian kebijakan PPKM.
Baca Juga: Akibat Lonjakan Covid-19, Daftar 13 Negara yang Batasi Turis China
"Kita akan mengikuti sesuai arahan dan instruksi pusat, terutama dari berbagai kebijakannya," jelas Marwan.
