SUKABUMIUPDATE.com - MinyaKita alami kelangkaan di Pasar Parungkuda Kabupaten Sukabumi dalam sepekan ini. Hal itu mengakibatkan harganya tembus hingga Rp16 ribu per liter. Padahal, Produk Minyak goreng yang diinisiasi oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan itu harusnya hanya dijual dengan seharga Rp14 ribu per liter, sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET).
"Seharusnya harga minyak subsidi ini sesuai dengan HET, yaitu Rp 14.000 per liter, tetapi seiring langkanya minyak subsidi di wilayah pasar, harga terendah menjadi Rp 15.000, bahkan ada pedagang yang menjual sampai dengan Rp 16.000 per liter," kata Pencatat harga Sembako dari UPTD Pasar Parungkuda, Enyang Krismo kepada sukabumiupdate.com Senin 30 Januari 2023.
Enyang menuturkan, salah satu penyebab adanya kelangkaan produk MinyaKita ini diakibatkan ada perubahan alur distribusi. Di mana dari distributor selaku pihak pertama, menyalurkan MinyaKita langsung ke agen atau pihak ketiga.
"Itu sih kata para pedagang, kabarnya agen yang seharusnya belanja ke pasar, malah mendapat kiriman langsung dari pihak distributor, dampaknya keterbatasan minyak subsidi di pasar semakin meningkat," ujarnya.
Baca Juga: BPJAMSOSTEK Sukabumi Bayar Klaim Rp 333 Miliar Selama 2022
Selain itu, kata Enyang, adanya sistem transaksi PO (purchase Order) dalam pembelian MinyaKita ke distributor, membuat pedagang akhirnya terpaksa membeli MinyaKita ke agen.
"Sekarang sistemnya pesan barang terlebih dahulu, kemudian pedagang kirim uang, setelah kirim uang, baru barang dikirim ke pedagang. Berbeda dengan dulu, distributor datang bawa barang, terus langsung bayar ditempat. Masalahnya, tak ada pedagang yang mau kirim uang terlebih dahulu," tuturnya.
"Jadi setiap pedagang, saat beli ke agen, sedikit kebagiannya, yang penting barangnya ada, sekalipun harganya melebihi ketentuan HET," tambahnya.
Pedagang sembako di Pasar Parungkuda Solihin (33 tahun) menambahkan, kelangkaan minyakita sudah terjadi hampir sepekan ini. "Stoknya ada, tapi sedikit, sekalipun ada harganya jauh dari batas HET, tentunya merugikan pedagang dan banyak pihak khususnya rakyat kecil. Kabarnya sih mau naik lagi, tapi semoga dievaluasi lagi, agar pemerintah bisa mengambil kebijakan untuk mengatasi masalah ini," ujarnya singkat.
