Light Dark

Soal Pemekaran, Pemkab Inventaris Aset Hingga Gedung Dinas untuk Sukabumi Utara

Pemerintahan | 17 Sep 2020, 10:25 WIB
Suasana audiensi pembahasan Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru Kabupaten Sukabumi Utara antara Pemkab Sukabumi dengan Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat di Pendopo Sukabumi, Rabu (16/9/2020). | Diskominfosan Kabupaten Sukabumi

SUKABUMIUPDATE.com - Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Sadar Muslihat menyatakan pembentukan Daerah Otonomi Baru Sukabumi Utara itu merupakan sebuah kebutuhan. Tujuan dari Pemekaran kata Sadar, diantaranya untuk memperpendek rentang kendali pelayanan pemerintahan kepada masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Pembentukan daerah otonomi baru Sukabumi Utara itu bukan lagi keinginan tetapi kebutuhan, untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kesejahteraan yang mudah-mudahan segera terwujud," ujar Sadar Muslihat dalam audiensi pembahasan DOB Kabupaten Sukabumi Utara di Pendopo Sukabumi, Rabu (16/9/2020), seperti yang dilansir dari akun media sosial DPRD Provinsi Jawa Barat. 

BACA JUGA: Digeser 80 Persen Tinggal Rp 14 Juta, Komisi I Tanya Keseriusan Pemkab Sukabumi Soal DOB


Advertisement

Sadar menambahkan pihaknya mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Sukabumi sebagai wilayah induk yang sudah melakukan persiapan sebaik mungkin untuk Pemekaran Kabupaten Sukabumi Utara.

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Zainul S mengatakan semua aspek baik sosial maupun ekonomi terkait DOB Kabupaten Sukabumi Utara sudah dipersiapkan dan dikaji bekerjasama dengan perguruan tinggi.

BACA JUGA: Kabupaten Sukabumi Utara Dirancang Jadi DOB yang Efesien dan Modern


Advertisement

"Prosesnya kita sudah cukup jauh termasuk sudah inventaris aset. Beberapa gedung dinas yang akan diberikan kepada utara sedang kita bangun di selatan sebagai penggantinya, artinya tidak akan ada stagnan dalam pelayanan dasar pemerintahan yang menjadi kewajiban kita," ujar Zainul.

Zainul menambahkan pihaknya juga telah mempersiapkan anggaran untuk kebutuhan pemerintahan yang baru sebagai komitmen daerah induk yang sungguh-sungguh agar Pemekaran bisa dilaksanakan.

Image

Andri Somantri

Redaktur

Image

Andri Somantri

Redaktur

Image

Reporter