Light Dark

Digeser 80 Persen Tinggal Rp 14 Juta, Komisi I Tanya Keseriusan Pemkab Sukabumi Soal DOB

Pemerintahan | 18 Jun 2020, 09:37 WIB
- Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi PDI-P, Paoji Nurjaman. | ISTIMEWA

SUKABUMIUPDATE.com - Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi PDI-P, Paoji Nurjaman, mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah dalam memperjuangan pemekaran Sukabumi Utara. 

BACA JUGA: Pemekaran Berlanjut, Ketua DPRD: Sukabumi Utara Dulu Baru Pajampangan


Advertisement

Komisi 1 melihat pemangkasan anggaran persiapan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Sukabumi Utara sebesar 80 persen, tidak sesuai keinginan pemerintah Provinsi dan Pusat.

Ia menjelaskan temuan ini berdasarkan pengecekan tim badan anggaran DPRD Kabupaten Sukabumi. Dana untuk seluruh program persiapan Pemekaran DOB Kabupaten Sukabumi Utara di APBD tahun 2020 mengalami recofusing untuk penanganan pandemi Covid-19.

"Awalnya mencapai Rp. 500 juta, ternyata direcofusing hingga lebih dari 80 persen untuk penanganan wabah Corona di Kabupaten Sukabumi. Tersisa hanya Rp. 14 juta," ujar Paoji kepada sukabumiupdate.com, melalui sambungan telepon, Kamis (18/6/2020).

Menurut informasi yang diperoleh Paoji, dana untuk Pemekaran DOB itu merupakan dana abadi atau tidak bisa direcofusing. Namun perkembangan pandemi Corona mengubah pandangan tersebut hingga akhirnya ada kebijakan dana DOB termasuk yang bisa direcofusing, tapi maksimal 50 persen. 


Advertisement

"Jika benar kenapa direcofusingnya 80 persen. Sedangkan waktu itu, ada surat edaran dari Gubernur DOB harus ditindak lanjuti, bahkan semua fraksi mendukung DOB tersebut. Kalau sisa dananya Rp. 14 juta cukup buat apa? Anggaran untuk DOB itu butuh miliaran rupiah," terangnya.  

BACA JUGA: Pemkab Sampaikan Hasil Telaah Kelengkapan Administrasi Pemekaran Sukabumi Utara

Paoji menilai temuan fakta keuangan ini sama artinya dengan  pemerintah tidak mendukung DOB tersebut. Bukan berarti Komisi 1 tidak mendukung langkah penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Sukabumi, namun menurut Paoji, tertib anggaran harus dikedepankan. 

"Dana untuk Covid-19 yang dianggarkan oleh Pemda itu sebesar Rp. 300 miliar, tetapi sampai hari ini belum terhitung semua dan baru 45 persen, sisanya dari APBN. Kita akan bahas besok dengan TPAD agar semuanya kelihatan seperti apa," tandasnya.

Image

garis

Image

garis

Redaktur

Image

Reporter