SUKABUMIUPDATE.com - Direktur Research And Literacy Institute (RLI) Mulyawan Safwandy Nugraha menyoroti pernyataan Bupati Sukabumi Marwan Hamami yang meminta media satu pintu dalam informasi Covid-19 di Kabupaten Sukabumi.

BACA JUGA: Klarifikasi Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Sukabumi Soal Informasi Satu Pintu

Seperti diketahui, Marwan meminta awak media hanya mengutip satemen dari gugus tugas yang dipimpin Sekretaris Daerah Iyos Somantri. Bahkan, Marwan meminta statmen Wakil Bupati Adjo Sardjono pun tidak dijadikan sumber informasi ke publik agar informasinya tetap satu pintu.

"Patut diduga, ada aroma "kompetisi" dalam wabah corona. Saat wabah begini, jangan manfaatkan untuk pencitraan, untuk politik dan elektabilitas. Semua harus fokus penanganan virus corona," kata Mulyawan kepada sukabumiupdate.com, Rabu (25/3/2020).

BACA JUGA: Media Diminta Satu Pintu Soal Covid-19, Ini Pernyataan Lengkap Bupati Sukabumi

Mulyawan menuturkan, pada prinsipnya, tujuan yang baik harus dengan cara atau metode yang baik pula. Ia menilai, segala sesuatu pasti ada etikanya. Bagaimana menyampaikan informasi, termasuk menegur pejabat di muka publik.

"Kami menyambut baik ada call center, informasinya terpusat. Tujuannya baik. Pak Adjo juga harusnya bisa, tapi mungkin maksud Bupati, serahkan aja ke Jubir atau koordinator pelaksana harian," tambah Mulyawan.

BACA JUGA: Putus Mata Rantai Penularan, Jubir Covid-19 Sebut Ini Prioritas Rapid Test di Sukabumi

Lebih lanjut, dalam penanganan virus corona, Mulyawan menyebut, pimpinan daerah harus bersatu harus bergerak cepat, dan harus lebih cepat dari virus corona itu sendiri. Hal itu berkaitan pula dalam penyediaan Alat Pelindung Diri (APD), di mana hari ini jumlahnya sangat terbatas.

Kekompakan pimpinan daerah saat ini sangat dibutuhkan, karena masyarakat jangan lagi dibuat bingung dengan perbedaan pendapat ditengah kondisi serba kekurangan dan keterbatasan. "Terbatas materialnya, termasuk finansialnya. Ini harus diantisipasi dengan segera. Pihak pemerintah daerah sampai dengan RT dan RW harus dilibatkan dalam mendata, mengawasi dan melaporkan jika ada warga yang ODP," pungkas Mulyawan.