Light Dark

Ribka Tjiptaning Tolak Vaksin Covid-19, PDIP: Negara Tak Boleh Berbisnis dengan Rakyat

Nasional | 14 Jan 2021, 07:00 WIB

Ribka Tjiptaning Tolak Vaksin Covid-19, PDIP: Negara Tak Boleh Berbisnis dengan Rakyat

Nasional | 14 Jan 2021, 07:00 WIB
(Dari kanan) Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey, politikus PDIP Ribka Tjiptaning, dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menikmati sajian khas Sulawesi Utara di gerai DPD PDIP Sulut di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Ahad, 12 Januari 2020. | TEMPO/Putri.

SUKABUMIUPDATE.com - Sekretaris Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memberikan penjelasan ihwal sikap salah satu kadernya, Ribka Tjiptaning yang menyatakan menolak Vaksin Covid-19.

Hasto mengatakan pernyataan Ribka secara keseluruhan mengingatkan agar garis kebijakan politik kesehatan pemerintah selalu mengedepankan kepentingan dan keselamatan masyarakat.

"Mbak Ribka Ciptaning menegaskan agar negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Rabu, 13 Januari 2021, seperti dikutip dari Tempo.co.

Hasto mengatakan, Ribka mengingatkan agar jangan sampai pelayanan kepada rakyat menjadi komersial. Misalnya seperti pelayanan tes PCR yang dalam praktiknya dibeda-bedakan berdasarkan harga.

Orang yang membayar tinggi, Hasto mencontohkan, dapat memperoleh hasil PCR secara cepat. Sedangkan rakyat kecil yang hanya mampu membayar murah harus menunggu tiga hingga sepuluh hari.

Hasto mengatakan kader PDIP wajib menjalankan seluruh fungsi politik partai berdasarkan AD/ART, sikap politik, dan program perjuangan partai, termasuk posisi politik sebagai pengusung utama pemerintahan saat ini.

Terkait vaksin, Hasto menyebut PDIP mendukung kebijakan pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Ia mengklaim partai banteng juga sejak awal mengusulkan agar vaksin diberikan gratis untuk rakyat.

Menurut Hasto, apa yang disampaikan Ribka dalam rapat dengan Menteri Kesehatan di Komisi IX DPR pada Selasa kemarin, 12 Januari 2021 kemarin adalah bentuk pengawasan kepada pemerintah sebagai salah satu fungsi DPR. "Kritik agar pelayanan publik tidak dikomersialisasikan adalah bagian dari fungsi DPR di bidang pengawasan."

Hasto pun meminta pemerintah melakukan komunikasi dan sosialisasi masif guna mencegah berbagai penyesatan informasi tentang vaksinasi Covid-19. Hal ini, kata dia, mengingat pemberian vaksin berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan munculnya berbagai pro kontra.

Ribka Tjiptaning sebelumnya memang meminta agar negara tak berbisnis dengan rakyat. Ini disampaikan Ribka saat mempertanyakan Vaksin Covid-19 buatan produsen mana yang akan digratiskan untuk rakyat. Dia mencurigai vaksin yang murahlah yang akan digratiskan.

"Saya cuma ingatkan nih Adinda Menteri nih, negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya lho. Tidak boleh, saya yang paling kenceng mempermasalahkan tuh," kata Ribka saat Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Namun Ribka juga tegas menyatakan menolak Vaksin Covid-19. Dia menyinggung pernyataan PT Bio Farma (Persero) yang menyatakan uji klinis tahap III belum rampung. Selain itu, dia menyebut banyak kasus vaksin yang ternyata berdampak buruk bagi kesehatan. Dia mencontohkan ada penderita polio di Sukabumi, Jawa Barat yang malah mengalami lumpuh layu seusai divaksin antipolio.

"Saya tetap tidak mau divaksin. Saya udah 63 (tahun) nih, mau semua usia boleh tetap (tidak mau). Misalnya pun hidup di DKI semua anak cucu saya dapat sanksi lima juta mending gue bayar, mau jual mobil kek," kata Ribka.

Sumber: Tempo.co

Image

Herlan Heryadie

Redaktur