SUKABUMIUPDATE.com - Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) merilis hasil survei jajak pendapat masyarakat Indonesia terhadap pemulihan ekonomi nasional akibat dampak Covid-19 dan persepsi masyarakat terhadap politik Indonesia.
Arifin Nur Cahyono, Direktur Eksekutive LKPI menyatakan, survei yang dilakukan LKPI ini dilakukan pada 20-27 Desember 2020 dengan jumlah responden 1.225 orang tersebar secara provosional di 34 provinsi di Indonesia. Penentuan sample Metode Mix-Mode karena riset ini yang dilakukan di era pandemi Covid-19 yang membatasi untuk melakukan wawancara tatap muka.
Karena itu survei jajak pendapat ini dilakukan melalui sambungan telepon terhadap responden yang dipilih secara acak. Survei melalui telepon ini menggunakan petugas wawancara yang telah dilatih untuk mengajukan pertanyaan dan mencatat jawaban yang diberikan responden pada komputer.
Diketahui, margin of error survei sebesar kurang lebih 2,8 persen dan pada tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.
Dari temuan penelitian pada 1225 responden sebanyak 76,6 persen merasa puas dan yakin dengan usaha pemulihan ekonomi nasional oleh pemerintah yang sangat membantu pada ekonomi rumah tangga keluarga masyarakat Indonesia akibat dampak covid. Dan sebanyak 18,7 persen menyatakan tidak puas usaha pemulihan ekonomi nasional oleh pemerintah karena tidak ada dampak positive terhadap keadaan ekonomi rumah tangga masyarakat sedangkan 4,7 persen tidak menyatakan apapun.
Dari hasil survei sebanyak 71,8 persen merasa puas dengan penanganan dan penanggulangan Covid 19 oleh pemerintah. Dan sebanyak 81,7 persen responden menyatakan siap ikut program vaksinisasi Covid 19
Responden diberi pertanyaan 'dalam satu tahun terakhir, bagaimana menurut Ibu/Bapak tingkat korupsi di Indonesia saat ini, apakah meningkat, menurun, atau tidak mengalami perubahan? dan hasil survei terkait persepsi terhadap korupsi satu tahun terakhir. Hasilnya, 61,8 persen responden menilai tingkat korupsi di Indonesia mengalami peningkatan.
Hal ini menunjukan bahwa persepsi korupsi di masyarakat negatif, baik di masa pandemi , hal ini juga menunjukan bahwa persepsi masyarakat terhadap upaya pencegahan dan penegakan hukum bagi pelaku korupsi semakin negatif
Dari hasil survei 79,8 persen responden menyatakan bahwa pelaku korupsi lebih dominan dilakukan oleh kader dan politisi parpol yang ada dipemerintahan dan legislative.
Sebanyak 81,9 persen responden memberikan persepsi bahwa korupsi dilakukan oleh kader parpol dan sebanyak 50,7 persen persepsi masyarakat menilai korupsi oleh kader untuk kepentingan pembiayaan parpol dan sebanyak 67,7 persen untuk pribadi kader parpol tersebut.
Dari hasil survei sebanyak 87,7 persen responden menyatakan bahwa prilaku korupsi yang dilakukan oleh kader parpol akan menjadi penilaian untuk memilih kader parpol dan parpol pengusung pada saat dilakukan pilkada maupun pemilu.
Dari hasil survei ketika 1225 responden diberikan pertanyaan parpol mana yang akan dipilih jika pemilu digelar hari ini maka hasilnya tingkat keterpilihan Parpol adalah sebagai berikut.
PDI Perjuangan (17, 8 persen)
GOLKAR ( 15,2 persen)
Partai Demokrat (10,8 persen)
PKB (8,8 persen)
NASDEM(8,1 persen)
PKS (6,9 persen)
GERINDRA(6,6 persen)
PSI (4,2 persen)
PAN (3,1 persen)
PPP (2,9 persen)
HANURA (1,6 persen)
Dan lainnya dibawah 0,5 persen
Dari kasus OTT KPK terhadap dua kader parpol ditingkatan menteri di kabinet Jokowi- Maruf Amin memberikan dampak yang signifikan terhadap tingkat pilihan masyarakat terhadap PDI Perjuangan dan Gerindra. Persepsi masyarakat terhadap tingkat kekorupan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf juga negatif.
Sementara GOLKAR, Partai Demokrat ,PKB, NASDEM, PKS dan PSI menjadi tempat pelarian pilihan masyarakat yang sebelumnya memilih PDI Perjuangan dan Gerindra jika pemilu digelar hari ini.
