Light Dark

Perda Corona DKI Berlaku, Kabur dari Fasilitas Isolasi Didenda Rp 5 Juta

Nasional | 19 Oct 2020, 16:00 WIB
Pasien tanpa gejala Covid-19 yang diantar dengan mobil ambulans dari Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk tiba di Hotel U Stay Mangga Besar, Sawah Besar, Jakarta, untuk menjalani isolasi Senin (28/9/2020). | [Suara.com/Angga Budhiyanto]

SUKABUMIUPDATE.com - Warga positif corona yang melarikan diri atau kabur dari fasilitas Isolasi bakal dianggap sebagai tindakan pidana. Pelanggar bakal dikenakan denda maksimal Rp 5 juta.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) penanggulangan Covid-19 yang baru disahkan hari ini, Senin (19/10/2020).

Perda Corona tersebut mengatur pemberian sanksi administrasi dan pidana bagi pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Dalam Perda Penanggulangan Covid-19 tersebut pada Pasal 32 tertulis, jika ingin meninggalkan fasilitas Isolasi seperti rumah sakit, wisma atlet, dan tempat lainnya, pasien harus mendapatkan izin dari petugas kesehatan setempat.

"Setiap orang terkonfirmasi Covid-19 yang dengan sengaja meninggalkan fasilitas Isolasi atau fasilitas kesehatan tanpa izin petugas, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp 5.000.000," demikian bunyi Perda itu yang dilansir dari Suara.com, Senin (19/10/2020).

Selain itu, pada Pasal 31 ayat 1 perda corona DKI tersebut, perbuatan mengambil jenazah Covid-19 secara paksa juga tergolong sebagai tindakan pidana.

Pelanggar akan dikenakan sanksi denda maksimal Rp 5 juta.

Namun jika pengambilan jenazah Covid-19 disertai dengan ancaman, maka nilai denda akan bertambah jadi Rp 7,5 juta.

"Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan ancaman dan/atau kekerasan, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp 7.500.000," tulis Perda itu.

Kepala Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta, Pantas Nainggolan, mengatakan nilai sanksi denda yang diatur merupakan jumlah maksimal.

Nantinya hakim akan memberikan hukuman denda tergantung situasinya. Bisa saja dibebaskan tanpa denda atau hanya membayar Rp 50 ribu.

"Bisa saja melihat situasi, hakim mungkin tidak menghukum tidak apa-apa. Membebaskan, bisa. Bisa juga melihat kondisi mungkin hanya Rp 50 ribu," pungkasnya.

Sumber: Suara.com

Image

Koko Muhamad

Redaktur

Image

Koko Muhamad

Redaktur

Image

Reporter