SUKABUMIUPDATE.com - Militer Myanmar merebut kekuasaan dan memberlakukan kondisi darurat pada Senin, 1 Februari 2021. Hal itu dilakukannya setelah menahan sejumlah pemimpin politik, termasuk Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint, serta beberapa pemimpin dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pada dini hari tadi.
Melansir laporan Reuters, para jenderal mengambil langkah mereka beberapa jam sebelum parlemen dijadwalkan duduk untuk pertama kalinya sejak kemenangan telak NLD dalam pemilihan 8 November 2020.
Militer Myanmar mengatakan, penahanan itu dilakukan sebagai tanggapan atas dugaan kecurangan pemilu. Penahanan ini terjadi setelah beberapa hari ketegangan yang meningkat antara pemerintah sipil dan militer yang menimbulkan kekhawatiran akan kudeta setelah pemilihan.
Partai Aung San Suu Kyi (NLD) memenangkan 83 persen suara dalam pemilihan 8 November 2020. Pemilihan itu menjadi pemilu kedua sejak berakhirnya kekuasaan militer pada 2011. Tetapi, militer menolak hasil pemilu tersebut dan mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung terhadap presiden dan ketua komisi pemilihan. KPU Myanmar sendiri telah membantah tuduhan itu.
Saat ini kekuasaan telah diserahkan kepada panglima militer Jenderal Min Aung Hlaing. Mereka pun memberlakukan kondisi darurat selama satu tahun.
Bagaimana Situasi di Myanmar?
Saluran telepon dan koneksi internet ke ibu kota Naypyidaw dan pusat komersial utama Yangon terganggu. Sementara media pemerintah Myanmar, MRTV, mengalami masalah teknis dan tidak dapat melakukan penyiaran.
Orang-orang dilaporkan bergegas ke pasar di Yangon untuk membeli makanan dan persediaan dan sebagian yang lain berbaris di ATM untuk menarik uang tunai.
Para tentara mengambil posisi di ruas jalan ibu kota, seperti Naypyidaw dan Yangon. Mereka juga mendatangi rumah beberapa menteri utama di sejumlah daerah dan membawanya pergi.
Koresponden BBC Asia Tenggara, Jonathan Head menggambarkan apa yang terjadi di Myanmar seperti kudeta skala penuh, meskipun minggu lalu militer berjanji untuk mematuhi konstitusi yang dirancangnya lebih dari satu dekade lalu.
Konstitusi tersebut memang memberi wewenang untuk mengumumkan keadaan darurat, namun menahan para pemimpin politik seperti Aung San Suu Kyi merupakan langkah yang provokatif dan sangat berisiko, yang mungkin akan ditentang keras.
Juru Bicara NLD, Myo Nyunt mengimbau anggotanya untuk tidak melakukan tindakan yang gegabah dan harus sesuai dengan hukum.
Apa Kata Negara Lain?
Menteri Luar Negeri Australia, Marise Payne menuntut militer Myanmar agar segera membebaskan Aung San Suu Kyi dan para pemimpin lainnya. Ia memperingatkan bahwa militer harus menghormati aturan hukum untuk menyelesaikan perselisihan melalui mekanisme yang sah.
Sementara Amerika Serikat menyatakan menolak setiap upaya untuk mengubah hasil pemilihan terbaru atau mengubah transisi demokratis Myanmar.
Juru bicara Gedung Putih, Jen Psaki menuturkan, Amerika Serikat akan mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggungjawab atas peristiwa yang terjadi di Myanmar jika kekacauan tersebut tidak segera dihentikan.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken menambahkan, pihaknya mendukung masyarakat Myanmar dalam aspirasi mereka untuk demokrasi, kebebasan, perdamaian, dan pembangunan.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres turut mengutuk penahanan Aung San Suu Kyi dan para pemimpin politik lainnya. Ia juga mendesak pemimpin militer Myanmar untuk menghormati keinginan rakyatnya.
Sementara itu, Pemerintah Indonesia menyatakan keprihatinannya terhadap situasi politik terakhir di Myanmar. Dalam keterangan resmi Kementerian Luar Negeri, pemerintah mendesak semua pihak untuk menahan diri dan mengedepankan dialog dalam mencari solusi atas berbagai permasalahan yang ada.
"Sehingga situasi tidak semakin memburuk," bunyi keterangan tertulis tersebut, Senin, 1 Februari 2021 dikutip dari Tempo.
Selain itu, Indonesia juga meminta pihak di Myanmar agar menjalankan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam ASEAN, antara lain komitmen pada hukum, kepemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi, dan pemerintahan yang konstitusional.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah mengungkapkan belum ada keputusan apakah pemerintah akan memulangkan para WNI yang ada di Myanmar atau tidak.
"Belum ada (rencana memulangkan WNI)," katanya. Menurutnya, pemerintah Indonesia terus memantau ihwal perkembangan kondisi di Myanmar.
Lalu Siapakah Aung San Suu Kyi?
Aung San Suu Kyi merupakan putri pahlawan kemerdekaan Myanmar, Jenderal Aung San. Ayahnya tewas dibunuh saat Suu kyi berusia dua tahun, tepat sebelum Myanmar mendapatkan kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1948.
Aung San Suu Kyi pernah dianggap sebagai simbol hak asasi manusia dan seorang aktivis berprinsip yang menyerahkan kebebasannya untuk menantang jenderal militer kejam yang memerintah Myanmar selama beberapa dekade.
Kemudian pada tahun 1991, Aung San Suu Kyi dianugerahi penghargaan Nobel Perdamaian, ketika masih dalam tahanan rumah dan dijadikan sebagai contoh luar biasa dari kekuatan yang tak berdaya. Suu Kyi menghabiskan hampir 15 tahun di tahanan, yakni antara tahun 1989 dan 2010.
Pada November 2015, Aung San Suu Kyi memimpin partai NLD dan meraih kemenangan telak dalam pemilihan umum pertama Myanmar yang diperebutkan secara terbuka selama 25 tahun.
Namun konstitusi Myanmar melarangnya menjadi presiden karena ia memiliki anak yang merupakan warga negara asing. Tapi Aung San Suu Kyi, yang saat ini berusia 75 tahun, secara luas dipandang sebagai pemimpin de facto.
Sejak menjadi Penasihat Negara Myanmar, reputasi kepemimpinan Aung San Suu Kyi rusak setelah ratusan ribu etnis Rohingya melarikan diri dari operasi militer ke pengungsian di Bangladesh dari negara bagian Rakhine pada tahun 2017. Etnis minoritas Rohingya sendiri sebagian besar beragama Islam di negara itu.
Mantan pendukung Aung San Suu Kyi di kancah internasional kemudian menuduhnya menutup mata terkait pemerkosaan, pembunuhan, dan kemungkinan genosida yang yang dialami etnis Rohingya. Pasalnya, Suu Kyi menolak mengutuk militer atas tindakan mereka atau mengakui laporan kekejaman terhadap etnis tersebut.
Sejumlah pihak berpendapat bahwa Aung San Suu Kyi merupakan seorang politikus pragmatis yang mencoba untuk memerintah negara multi-etnis dengan sejarah yang kompleks. Namun, pembelaan pribadinya atas tindakan tentara di sidang Mahkamah Internasional pada tahun 2019 di Den Haag, dinilai sebagai titik balik yang melenyapkan sedikit yang tersisa dari reputasi internasionalnya.
Kendati demikian, di negaranya sendiri, Aung San Suu Kyi tetap sangat populer di antara mayoritas umat Buddha yang memang memiliki sedikit simpati untuk etnis Rohingya.
Sumber: BBC | Reuters | Tempo
