Light Dark

Menunggu Moratorium Dicabut, Posisi DOB Sukabumi Utara Kini Diranah Politik

Wawancara | 12 Dec 2020, 20:37 WIB

Menunggu Moratorium Dicabut, Posisi DOB Sukabumi Utara Kini Diranah Politik

Wawancara | 12 Dec 2020, 20:37 WIB
Lina Ruslinawati dalam tamu mang koko edisi DOB Sukabumi Utara | Boediono

SUKABUMIUPDATE.com – Nasib pembentukan Kabupaten sukabumi utara (KSU) sebagai komitmen untuk mensejahterahkan masyarakat melalui otonomi baru (pemekaran) sudah kembali berada ditangan pemerintah pusat. 

Hari Jumat, 4 Desember 2020 lalu Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menandatangani surat persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar mengenai tiga Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB), yakni Kabupaten Sukabumi Utara, Kabupaten Garut Selatan, dan Kabupaten Bogor Barat.

Persetujuan ini menandai terpenuhinya persyaratan dasar dan persyaratan administratif ketiga CDPOB. Selanjutnya Pemda Provinsi Jabar menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah. Lalu kapan? Pertanyaan yang mudah-mudah sulit untuk dijawab. 

Karena arahnya kembali masuk ke ranah politik. Artinya pemerintah dan masyarakat sukabumi utara harus sama-sama mendorong Presiden Jokowi, melalui Kementrian Dalam Negeri untuk mencabut moratorium daerah otonomi baru yang selama ini menghalangi mimpi-mimpi pemekaran wilayah –wilayah di Indonesia termasuk Kabupaten Sukabumi.

Hal ini diungkapkan oleh anggota DPRD Jawa Barat dari dapil 5 Sukabumi, lina ruslinawati saat menjadi narasumber talkshow tamu mang koko edisi Sabtu, 12 Desember 2020, yang ditayangkan live di akun Facebook, IG dan chanel Youtube sukabumiupdate.com.

Menurut Ibu sudah dimana sekarang KSU setelah persetujuan pemprov dan DPRD Jabar?

Bola sudah di Kemendagri, saat ini adalah bagaimana kita melakukan lobi politik ke pusat. Kita bisa bersama-sama mendatangi Komisi II DPR RI untuk ikut mendorong pencabutan moratorium dob oleh pemerintah pusat.

Lalu apa yang harus dilakukan oleh Pemkab Sukabumi dan Pemprov Jabar untuk itu?

Harus memfasilitasi karena ini perjuangan yang sudah lama dilakukan oleh warga, presedium, Pemkab, DPRD dan kami di Jawa Barat. Membantu apapun bentuknya untuk ikut mengerakan masyarakat agar bersama-sama mendorong pemerintah mencabut moratoirum tersebut. 

Mendorong ini seperti apa? Apa harus bersama-sama datang kesana atau seperti apa?

Komunikasi dan silahturahmi itu penting saat ini. Jadi baik jika kita menjadwalkan bertemu dengan Komisi II dan Kemendagri, bisa bersama-sama dengan daerah calon dob lainnya atau sendiri-sendiri. Komunikasi itu sangat penting saat ini, sebagai upaya politik.

Ada delapan orang anggota dprd jabar dari Sukabumi, kita pasti bersama-sama. Ada juga 6 orang wakil kita DPR RI. Teman-teman presideum, pemkab intinya kita buka jalur dan pintu komunikasi ke pemerintah pusat.

Jika 2021 CDOB disetujui, apakah ibu optimis 2021 dob SU terwujud?

Saya sangat optimis, saya dengan masih ada yanga harus diriview. Kita selesaikan sat persatu, jangan nanti malah jadi masalah saat menuju kesana. Saya sangat menyakini dob menjadi solusi untuk memeratakan pembangunan di Kabupaten Sukabumi.  

Selama ini melihat langsung jika yang tersentuh oleh pemerintah itu wilayah yang dekat dengan ibu kota saja pelosok tak tersentuh. Saya yakin ketika ini dimekarkan masing-masing pemda akan fokus, mengelola masyarakat dan pembangunan, utara fokus dengan potensinya selatan atau induk juga fokus mensejahterakan masyarakat.

Untuk menyimak lebih lengkap obrolan Lina bersama presidium DOB KSU dan Pemkab Sukabumi, silahkan klik link tamu mang koko.

 

 

Image

Fit NW

Redaktur

Image

Fit NW

Redaktur

Image

Reporter