SUKABUMIUPDATE.com - Anggota Komisi X DPR RI Desy Ratnasari, mengunjungi kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sukabumi, Jalan Palabuan II Desa Cimanggu, Kecamatan Cikembar. 

BACA JUGA: Disdik Tunggu Kajian BPBD, SDN 10 Cibadak Sukabumi Bisa Direlokasi

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, M. Solihin melalui Kepala Bidang Sekolah Dasar (SD) Kusyairin mengatakan, kedatangan politisi dari PAN itu dalam rangka kunjungan kerja komisi X.

Dalam kesempatan itu, kata Kusyairin, Kadis Pendidikan M. Sholihin memaparkan kondisi di dinas pendidikan. Diantaranya di Bidang PTK (pendidik dan tenaga kependidikan), persoalan kesejahteraan guru honorer yang ada di Kabupaten Sukabumi.

"Pak kepala dinas lebih banyak menyampaikan permasalahan kekurangan guru dan masalah masalah kesejahteraan honorer. Beliau berharap kepada pemerintah pusat agar ada anggaran khusus untuk guru honor terpisah dari bos regular, seperti halnya ada bos buku, bos apirmasi dan diusulkan adanya bos untuk honorer," jelasnya.

"Tidak hanya itu, beliau juga menyampaikan agar guru honor yang sudah lulus tes PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), yang memenuhi pasanggret agar segera ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat," terangnya.

BACA JUGA: Disdik Gelontorkan Rp 159 Juta Rehab Dua Ruang Kelas SDN 1 Gunungbatu Sukabumi

Masih kata Kusyairin, bidang sekolah dasar juga tidak luput dicurhatkan pak Kadis, terutama masalah kondisi fisik bangunan yang kondisi rusak berat dan rusak total. Baik akibat dampak bencana dan dampak dari program nasional double track, perpustakaan serta rasio MCK siswa yang belum memadai.

"Persoalan bidang Paud Dikmas lebih kepada kompleksnya tugas pokok yang menangani lima lembaga sekaligus, namun ironisnya di kementerian justru Dirjen Paud Dikmas dihapus dan digabung dengan Dikdas (Pendidikan Dasar)," terangnya.

Ia berharap setelah ada kunjungan kerja Komisi X ke Dinas Pendidikan ini akan ada perubahan besar. Baik mengenai ketersediaan guru, kesejahteraan guru honor nasib guru honor yang sudah lulus tes PPPK dengan memenuhi pasinggret.

"Selain itu adanya pengalokasian anggaran yang signifikan untuk mengatasi masalah kondisi sarana dan prasarana secara tuntas," pungkasnya.