SUKABUMIUPDATE.com - Sebanyak 74 orang pemuda yang tergabung dalam Aliansi Patriot Desa Jawa Barat (Jabar), melakukan aksi unjuk rasa (Unras) di halaman parkir luar kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jawa Barat, Senin (11/1/2021).
Menurut perwakilan Aliansi Patriot Desa Jawa Barat, Ahmad Jamaludin peserta dalam aksi tersebut merupakan gabungan perwakilan dari para Patriot Desa Angkatan angkatan kesatu sampai angkatan keempat.
Dikutip dari halaman https://ovoc.jabarprov.go.id/, program Patriot Desa Jawa Barat merupakan bagian dari One Village One Company dalam rangka merintis BUMDes berbasis potensi desa. Untuk mencapai peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat, kehidupan sosial budaya dan pengembangan partisipasi serta keswadayaan masyarakat.
Program Patriot Desa menghadirkan pemuda-pemudi yang akan melalui proses seleksi dan pembekalan untuk menjadi fasilitator lapangan yang bertugas melaksanakan pendampingan dengan skema live-in di desa-desa penempatan yang belum memiliki BUMDes yang aktif.
Ahmad mengatakan aksi unjuk rasa dilakukannya karena permohonan audiensi dengan Kepala DPMD Jawa Barat pada hari itu tidak dikabulkan. "Padahal kepala DPMD ada di kantornya. Sehingga hasilnya akan dilakukan penjadwalan ulang audiensi pada tanggal 18 Januari 2021," kata Ahmad.
Masih menurut Ahmad, aksi unjuk rasa yang dilakukan para perwakilan Patriot Desa ini berkaitan dengan kebijakan terhadap Patriot Desa yang dirasa tidak berkeadilan atau tidak proporsional. "Tujuan aksi ini, terkabulkannya harapan terkait idealnya program Patriot Desa yang sebetulnya ingin disampaikan langsung melalui audiensi, yaitu perbaikan tata kelola program unggulan Gubernur Jawa Barat ini," beber Ahmad.
Massa Patriot Desa yang tetap melaksanakan protokol kesehatan sepanjang aksinya ini, akhirnya membubarkan diri secara tertib setelah mendapat jawaban dari salah satu Kepala Seksi (Kasi) di DPMD Jawa Barat, Ade Sutini.
"Menurut DPMD tanggal 18 Januari 2021 nanti akan dijadwalkan audiensi, karena mulai dari hari Selasa sampai Jumat, DPMD Provinsi Jawa Barat akan melakukan lockdown, setelah 15 orang pegawainya terindikasi terpapar Covid-19. Jadi, tidak akan muncul kebijakan terkait dengan SOP dan lain-lainnya sebelum dilaksanakannya audiensi nanti," tandas Ahmad.
