SUKABUMIUPDATE.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memastikan bahwa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) masih terus diterapkan meskipun kasus aktif harian COVID-19 di tanah air sudah menurun.

Hal itu disampaikan Jokowi usai memberikan sejumlah arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/5/2022). Arahan Presiden antara lain mencakup penanganan pandemi COVID-19 dan gejolak ekonomi global.

“Saya ingin kita semuanya tetap konsentrasi pada masalah yang berkaitan dengan pandemi dan juga yang berkaitan dengan gejolak ekonomi global yang sampai saat ini belum berhenti, belum selesai dan itu menimbulkan ketidakpastian pada ekonomi semua negara,” ujar Jokowi dikutip dari laman sekretariat kabinet RI.

“Jadi tolong setelah ini disampaikan PPKM tetap berlanjut sampai betul-betul kita yakin bahwa COVID-19 ini 100 persen bisa kita kendalikan,” lanjutnya.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan apresiasinya kepada seluruh jajaran Kementerian, Polri, dan TNI yang telah bekerja sama dengan baik sehingga arus mudik dan arus balik dapat berjalan dengan lancar.

Kemudian Jokowi juga memberikan arahan berkaitan dengan kewaspadaan terhadap gejolak ekonomi global akibat perang Ukraina dan kebijakan moneter Amerika Serikat, Ia meminta agar pengelolaan ekonomi makro dan mikro diikuti secara detail, utamanya yang berkaitan dengan pangan dan energi.

“Saya sudah minta kemarin pada Pak Seskab agar setiap minggu seperti kita lakukan Rapat Terbatas mengenai PPKM ini juga sama urusan pangan, urusan energi harus juga dilakukan mingguan. Karena betapa pentingnya pengelolaan dua hal ini bagi stabilisasi, stabilitas ekonomi kita, utamanya stabilitas harga dan barang-barang pokok rakyat,” ucapnya.

Presiden Jokowi memimpin Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/5/2022). - (Humas Setkab)</span

Kemudian dalam arahan lainnya, Presiden mengingatkan pentingnya kepekaan tinggi terkait krisis yang ada di Indonesia, mulai dari musim kemarau, ancaman kebakaran hutan dan lahan, hingga penyakit kuku dan mulut yang menyerang hewan ternak di tanah air. Jokowi meminta Menteri Pertanian untuk melakukan lockdown dan menerapkan sistem zonasi lockdown agar pergerakan ternak dapat dicegah dengan baik.

“Saya juga minta Kapolri betul-betul menjaga ini di lapangan mengenai pergerakan ternak dari daerah-daerah yang sudah dinyatakan ada penyakit mulut dan kuku. Bentuk satgas sehingga jelas siapa nanti yang bertanggung jawab,” tegas Presiden.

Sedangkan arahan terakhir, Jokowi juga mengingatkan pentingnya percepatan realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berdampak kepada ekonomi rakyat.

Penutup, Presiden Jokowi meminta para jajarannya untuk tetap fokus bekerja pada tugas masing-masing meskipun tahapan pemilu 2024 sudah akan dimulai pada pertengahan tahun ini.

“Agar agenda-agenda strategis nasional yang menjadi prioritas kita bersama betul-betul bisa kita pastikan terselenggara dengan baik, Pemilu terselenggara dengan baik, lancar dan tanpa gangguan,” tandasnya.

Pemerintah Terus Pantau Perkembangan Kasus COVID-19 Pascalibur Lebaran

Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebut pemerintah terus memantau perkembangan dan mengantisipasi peningkatan kasus COVID-19 pascalibur Lebaran tahun 2022. Selama pemantauan yang dilakukan pemerintah pada hari libur nasional sebelumnya, terjadi kecenderungan lonjakan kasus pada hari ke-27 sampai ke-34 pascalibur.

Hal tersebut disampaikan oleh Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan pers usai mengikuti rapat yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (9/5/2022) siang.

“Nah sekarang kita sudah tujuh hari sesudah hari raya, jadi kami mengusulkan kepada Bapak Presiden kalau kita tunggu dulu sekitar 20-25 hari ke depan untuk melihat apakah ada pola kenaikan yang sama, seperti liburan Lebaran dan liburan Natal dan Tahun Baru sebelumnya,” ujarnya.

Selain itu, Menkes menegaskan, pemerintah juga tetap waspada dan berhati-hati dalam menghadapi pandemi serta terus memantau perkembangan varian baru virus corona.

“Kami sekarang ada di fase monitoring dengan waspada, dengan hati-hati.  Satu hal yang kami lakukan monitoring adalah varian baru yang ada di dunia, karena kami mengamati bahwa lonjakan kasus itu terjadi kalau ada varian baru,” ujarnya.

Pemerintah juga terus meningkatkan laju vaksinasi nasional. Cakupan vaksinasi di tanah air saat ini mencapai 406 juta dosis dan diterima oleh sekitar 199,3 juta masyarakat.

“Jadi kalau dulu pertama kali di awal vaksinasi 13 Januari tahun lalu disampaikan oleh satu majalah terkemuka internasional, Indonesia butuh 10 tahun, sekarang dalam waktu 16 bulan kita sudah berhasil menyuntikkan 406 juta dosis vaksin ke seluruh masyarakat Indonesia,” tandas Menkes.

Berdasarkan data Kemenkes, hingga 9 Mei pukul 18.00 WIB cakupan vaksinasi dosis pertama mencapai 199,34 juta dosis atau 95,72 persen dari target, dosis kedua 165,66 juta dosis atau 79,54 persen, dan dosis ketiga atau booster 41,03 juta dosis atau 19,70 persen.