Light Dark

Aksi Demo 21 April Bubar usai Diterima DPR, Massa Buruh Ultimatum Pemerintah

Nasional | 21 Apr 2022, 21:26 WIB
Massa aksi buruh yang tergabung dalam Gebrak membubarkan diri usai menggelar demo 21 April di depan Gedung DPR pada Kamis (21/4/2022). | Suara.com/Bagaskara

SUKABUMIUPDATE.com - Sebanyak 15 perwakilan demo 21 April yang terdiri dari buruh dan Mahasiswa diterima melakukan audiensi dengan sejumlah anggota DPR RI, untuk menyampaikan poin tuntutan kepada wakil rakyat di gedung parlemen Jakarta Pusat, Kamis (21/4/2022).

Selepasnya, massa mewanti-wanti DPR dan pemerintah agar benar-benar mendengarkan aspirasi yang disampaikan.


Advertisement

Berdasarkan pantauan Suara.com--jejaring sukabumiupdate.com di lokasi, para perwakilan massa yang melakukan audiensi keluar dari dalam Gedung DPR RI sekira pukul 17.20 WIB.

Sebelum massa membubarkan diri, Juru Bicara Gerakan buruh Bersama Rakyat (GEBRAK), Nining Elitos yang memimpin para delegasi perwakilan massa langsung naik ke atas mobil komando untuk menyampaikan hasil audiensinya.

Baca Juga :

Nining mengatakan, aksi kali ini menemui tantangan yang sangat besar dimana sebagian massa yang akan bergabung justru disekat dan dicegat aparat. Namun menurutnya, hal itu tak menggetarkan semangat yang telah tiba di depan Gedung DPR RI.


Advertisement

"Kita tahu realitas kondisi objektifnya bagaimana kekuasaan yang dimandatkan oleh rakyat seharusnya menjalankan apa yang menjadi mandat rakyat Indonesia untuk memastikan perlindungan, kesehatan, pendidikan kesejahteraan untuk rakyat bukan untuk segelintir orang," kata Nining di lokasi.

Menurutnya, massa tidak akan berdiam diri meski mendapatkan berbagai macam tantangan tersebut. Ia mengatakan bahwa kenyataannya kekinian pemerintahan Jokowi-Maruf gagal mensejahterakan rakyat.

"Apakah kita mau berdiam diri? Tentu tidak. Kita akan terus melakukan perjuangan perlawanan kepada siapapun kekuasaan yang tidak berpihak kepada rakyat," tuturnya.

"Bahwa rezim Jokowi-Amin gagal mensejahterakan rakyat," sambungnya.

Nining menyampaikan, pihaknya menyampaikan sejumlah poin tuntutan dalam audiensi tersebut. Utamanya soal pembahasan revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan atau P3 yang dianggap bagian kelicikan untuk mengakali UU Omnibus Law Cipta Kerja. 

"Kedua, menyampaikan penolakan penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden dan ketiga kita meminta koruptor-koruptor diadili," tuturnya.

Lebih lanjut, Nining tak berpanjang lebar. Ia memberikan ultimatum atau wanti-wanti kepada DPR dan Pemerintah agar menjalankan dan mendengarkan aspirasi yang disampaikan. Jika tidak, maka menurutnya jangan salahkan jika rakyat kembali turun ke jalan.

"Kalau DPR hanya formalitas jangan pernah disalahkan apabila rakyat tumpah ke jalan tol, jangan salahkan ketika rakyat mematikan roda ekonomi. Tapi ketidakseriusan kepada DPR kita ingatkan agar hati-hati," tandasnya.

SUMBER: SUARA.COM

Image

Admin SUpdate

Image

Denis Febrian