SUKABUMIUPDATE.com - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Sukabumi akan membenahi sejumlah infrastruktur, mulai dari peningkatan beberapa ruas jalan, melanjutkan revitalisasi pedestrian (jalur pejalan kaki) dan pembangunan rutilahu (rumah tidak layak huni) di tahun 2022 ini.
Kepala DPUTR Kota Sukabumi, Asep Irawan mengatakan, ada beberapa proyek strategis yang menjadi target DPUTR pada tahun ini.
"Pertama peningkatan beberapa ruas jalan, mungkin agak signifikan tahun ini. Kebetulan tahun ini kita ada bantuan dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 32 Miliar," ungkap Asep kepada sukabumiupdate.com, Jumat (11/2/2022).
Selain peningkatan ruas jalan, pihaknya juga akan melanjutkan revitalisasi pedestrian di sejumlah jalan yang ada di Kota Sukabumi.
Baca Juga :
Suasana di titik nol kilometer Sukabumi di sekitar toko Aloha dekat Citimall Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Sukabumi, Jumat, 7 Januari 2022. - (Sukabumiupdate.com/Riza)</span"Kemarin baru Ahmad Yani, kedepan kita lanjutkan jalan yang lain dan untuk rencana biayanya dari bantuan gubernur, tapi belum ada kepastian anggaran yang turun berapa, masih dalam proses," kata Asep.
Asep menuturkan, adapun lanjutan pedestrian yang akan direvitalisasi yakni di Jalan Suryakencana, Veteran dan R Syamsudin SH.
Suasana di kawasan pedestrian Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Sukabumi tanpa PKL, Senin, 20 Desember 2021. - (Sukabumiupdate.com/Riza)</span"Ada lanjutan pedestrian Ahmad Yani juga ke arah timur dan barat, kemudian Jalan Veteran depan Gedung Juang dan Jalan R Syamsudin SH sekitaran Bunut dan balai kota," tuturnya.
Sementara untuk pembangunan rutilahu, Asep menyebut biayanya dari Bantuan Gubernur sebanyak 610 unit dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Pusat 63 unit.
"Kita juga sudah ada ancang-ancang, Nah yang DAK skemanya beda, jadi sekarang skemanya rutilahu itu tidak hanya revitalisasi, tapi pembangunan baru. Kalo kemarin revitalisasi biayanya sekitar Rp 35 juta per unitnya," ujarnya.
Asep mengaku, pihaknya merasa prihatin melihat beberapa masyarakat di Kota Sukabumi masih ada yang menempati rumah tidak layak huni.
"Jadi berikutnya, bantuan itu kalau dia punya tanah sendiri bisa dibangunkan bangunan baru sehingga akan terpecah. Jadi ada bantuan rumah baru yang besarannya Rp 35 juta dan Rp 20 juta DAK dan APBD Rp 15 juta, jadi sistemnya kolaborasi anggaran. Pembangunan dari nol, tapi lahannya harus dari dia, kalau tidak punya, tidak bisa. Jadi kita pilih yang punya lahan dulu," pungkasnya.
