SUKABUMIUPDATE.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pemerintah Indonesia pada tahun ini masih memiliki tanggung jawab untuk membayar sisa tagihan atau utang biaya perawatan pasien COVID-19 tahun lalu sebesar Rp 23 triliun. 

“Masih ada tagihan Rp 23 triliun pada 2022 yang harus kami bayar dari perawatan 2021,” kata Sri Mulyani, Kamis (10/2/2022). 

Dikutip dari tempo.co, Sri Mulyani menuturkan, tagihan tersebut disebabkan karena adanya lonjakan kasus Covid-19 varian Delta di tahun 2021 lalu yang menyebabkan banyak masyarakat terinfeksi dan harus dirawat di rumah sakit.

Ia menjelaskan, kenaikan kasus Covid-19 varian Delta menjadi faktor belanja kesehatan yang mendominasi belanja negara, karena untuk biaya perawatan pasien Covid-19 saja jumlahnya mencapai Rp 94 triliun.

Sri Mulyani menuturkan, realisasi sementara belanja negara sendiri untuk tahun lalu mencapai Rp 2.786,8 triliun atau 101,3 persen dari target APBN 2021 yang sebesar Rp 2.750 triliun.

“Ini sebagian sangat besar untuk kesehatan sebab belanja kesehatan akibat naiknya Delta karena perawatan kami mengeluarkan hampir Rp 94 triliun,” tuturnya. 

Jumlah pasien Covid-19 di RSUD R Syamsudin Kota Sukabumi mulai menurun sejak bulan September lalu. - (Riza/SukabumiUpdate)</span

Menurutnya, hal tersebut menunjukkan bahwa biaya penanganan Covid-19 sangat mahal hingga ratusan triliun hanya untuk sektor kesehatan dan belum sektor lain seperti perlindungan sosial.

“Jadi kami bisa melihat bahwa Covid-19 is so expensive (sangat mahal, red). Itu perawatan, belum termasuk vaksinasi,” tegasnya.

Meski demikian, Sri Mulyani memastikan pemerintah akan mulai menyehatkan kembali APBN yakni tercermin dari defisit 2021 yang sudah mengalami penurunan cukup signifikan.

Defisit pada 2021 adalah sebesar Rp 783,7 triliun atau 4,65 persen dari PDB yang lebih rendah dari pada Rp 1.006 triliun atau 5,7 persen dari PDB sekaligus turun dari Rp 947 triliun atau 6,14 persen PDB pada 2020.

Hal itu terjadi karena meski belanja masih tinggi, namun pendapatan negara sampai dengan 31 Desember 2021 mencapai Rp 2.003,1 triliun atau 114,9 persen dari target APBN.

“Ini menggambarkan, APBN meski kerja extremely keras tapi kami mulai coba menyehatkan,” pungkasnya. 

Sumber: tempo.co