SUKABUMIUPDATE.com - Mabes Polri mengungkap sindikat penyelewengan pupuk bersubsidi. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menyebut kasus ini merugikan negara dan petani senilai Rp 30 miliar.
Dua tersangka yang diamankan berinisial AES (40) dan MD (61). Keduanya ditangkap di Kabupaten Tangerang, Banten.
Kasatgas Pangan Polri Irjen Helmy Santika menyebut kedua tersangka diduga telah melakukan kejahatannya sejak 2020 lalu. "Alokasi pupuk tidak tepat sasaran, merugikan petani yang seharusnya menerima dan merugikan negara mencapai Rp 30 miliar," kata Helmy di Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (31/1/2022).
Mengutip suara.com, berdasar hasil penyelidikan awal, kata Helmy, AES dan MD melakukan aksi kejahatannya dengan berbekal eRDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). Mereka mencantumkan nama penerima fiktif, bukan petani, hingga penerima yang sudah meninggal.
"Didapatkan fakta bahwa sejak tahun 2020, para melaku menjual pada para konsumen yang tidak terdaftar di eRDKK dan kios-kios pupuk dengan harga di atas HET, yakni Rp 2.250 per kilogram," bebernya.
Atas perbuatannya, AES dan MD kekinian telah ditetapkan tersangka dan ditahan. Mereka dijerat dengan Pasal 6 Ayat 1 huruf (b) Jo Pasal 1 huruf 3e Undang-Undang Darurat Nomor 7 tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi dan/atau Pasal 21 ayat 1 Jo Pasal 30 ayat 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
Kemudian Pasal 12 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021 dan/atau Juncto Pasal 4 ayat 1 huruf (a) Jo Pasal 8 ayat 1 Peraturan Perundang-Undangan Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang Dalam Pengawasan dan/atau Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan dan/atau Pasal 263 ayat 1 dan/atau ayat 2 KUHP dan/atau Pasal 2 dan/atau 3 dan/atau 5 ayat 1 dan/atau 12B ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Lalu Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dan/atau Pasal 5 dan/atau Pasal 6 dan/atau Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Juncto Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP.
SUMBER: SUARA.COM
