Light Dark

Kabar dari Sri Mulyani: Korban PHK dan Pengurangan Jam Kerja Dapat Subsidi Upah

Keuangan | 21 Jul 2021, 22:00 WIB
PHK di Sukabumi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengabarkan bagi pekerja yang mendapat pengurangan jam kerja hingga pemutusan hubungan kerja alias PHK karena perusahaan terdampak pandemi covid-19 akan mendapatkan subsidi upah. | istimewa

SUKABUMIUPDATE.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membawa kabar gembira bagi pekerja yang mendapat pengurangan jam kerja hingga pemutusan hubungan kerja alias PHK karena perusahaan terdampak pandemi covid-19. Mereka akan mendapatkan subsidi upah.

"Kami lagi desain untuk bantuan subsidi upah bagi para pekerja yang mengalami pengurangan jam kerja atau 'dirumahkan'," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita edisi Juli 2021 secara virtual, Rabu (21/7/2021).


Advertisement

Sri Mulyani mengatakan, formulasi aturan tersebut sedang digodok pemerintah, dalam hal ini  Kemenkeu dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Tenaga Kerja. Ia menjelaskan, kebijakan ini bertujuan membantu para kelompok pekerja yang terkena PHK, 'dirumahkan' atau mengalami penurunan jam kerja, akibat terimbas pagebluk corona.

"Dalam rangka bantu segmen kelompok pekerja yang dirumahkan atau jam kerja menurun. Bagi yang kena PHK dan pengurangan jam kerja," jelasnya.

Baca Juga :

Lebih lanjut program bantuan ini akan segera difinalkan dalam waktu dekat. "Sedangkan subsidi upah ini masih difinalkan dalam beberapa hari ke depan," kata Sri Mulyani.


Advertisement

Pemerintah mengganti penggunaan istilah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat atau PPKM Darurat i kawasan Jawa-Bali menjadi PPKM Level 4. Hal tersebut tertuang di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4 Covid-19 di Wilayah Jawa Bali.

Dalam instruksi Mendagri tersebut dijelaskan, PPKM Level 4 adalah pemberlakukan pembatasan kegiatan di Jawa dan Bali dan disesuaikan dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan hasil asesmen atau penilaian.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, PPKM berlevel tersebut merupakan respons pemerintah terhadap ketidakpastian penularan Covid-19 varian delta yang akhir-akhir ini melejit drastis. Penggantian istilah ini juga dengan merujuk saran WHO yang meminta setiap negara untuk mengantisipasi mutasi virus Covid-19.

"Ini yang diingatkan WHO, bahwa Covid-19 akan terus bermutasi. Itu akan timbulkan tantangan yang sangat dinamis," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menambahkan, kenaikan kasus positif virus corona untuk varian delta berdampak sangat besar terhadap optimisme dunia akan program vaksinasi, mengingat sejak awal tahun ini optimisme dunia akan bisa cepat pulih bayar begitu saja.

Di Indonesia, kata dia, akibat melonjaknya kasus positif covid-19 yang disebabkan varian delta hampir saja membuat rumah sakit kolaps. "Ini sangat-sangat kompleks dihadapi pemerintah. Jelas harus direspons, langkah PPKM level 4 setidaknya kurangi mobilitas adalah untuk selamatkan nyawa orang-orang yang terancam terkena covid."

SUMBER: SUARA.COM

Image

Admin SUpdate

Image

Fit NW

Redaktur