SUKABUMIUPDATE.com - Geopark Ciletuh Sukabumi atau Ciletuh-Palabuhanratu Unesco Global Geopark mendapat perhatian dari United Nations Development Programme atau UNDP, Badan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB.
Kawasan yang memiliki luas sekira 126 ribu hektare atau 30,3 persen dari luas wilayah Kabupaten Sukabumi ini tersebar di 74 desa di delapan kecamatan Kabupaten Sukabumi, yakni Cisolok, Cikakak, Palabuhanratu, Simpenan, Waluran, Ciemas, Ciracap, dan Surade.
UNDP sendiri bertugas memberikan bantuan, terutama untuk meningkatkan pembangunan negara-negara berkembang. Bantuan itu berupa tenaga ahli, penasihat, pelatihan, dan perlengkapan pembangunan. UNDP di Indonesia fokus membantu wilayah Gorontalo dan Sukabumi.
"Alhamdulillah dibantu organisasi dunia. Mari kita manfaatkan peluang ini demi kemajuan Kabupaten Sukabumi," kata Kepala Bidang Energi Sumber Daya Mineral dan Fasilitasi pada Dinas Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral atau DPESDM Kabupaten Sukabumi Yana Chefiana, Rabu, 14 Juli 2021.
Menurutnya, kunci pemulihan ekonomi tercepat untuk Kabupaten Sukabumi saat Covid-19 telah berlalu adalah melalui pariwisata. Sektor ini diyakini akan membawa dampak besar bagi bidang lain, baik dunia pariwisata, industri, UMKM, maupun pertanian.
UNDP tertarik pada pembangunan berbasis kawasan di wilayah Ciletuh-Palabuhanratu Unesco Global Geopark, terutama kawasan Citamansakti (Ciwaru, Tamanjaya, dan Mekarsakti). Organisasi tersebut ke depan akan fokus pada pembangunan ekonomi di wilayah tersebut, utamanya pasca Covid-19.
Baca Juga :
Pembangunan berbasis kawasan yang akan diintervensi UNDP dilakukan dengan pendekatan Social Inovation Platform atau SIP. Pendekatan ini akan mendukung agenda prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Kabupaten Sukabumi.
"Pendekatan SIP ini dapat diadopsi dalam proses perencanaan yang rutin dilakukan oleh pemerintah daerah melalui BAPPEDA karena mampu menjaring sebanyak-banyaknya aspirasi masyarakat," ujar Yana.
"Pendekatan SIP memungkinkan kolaborasi inovatif para pihak dengan melihat persoalan pembangunan sebagai satu kesatuan dan diharapkan mampu menjawab permasalahan yang dihadapi, baik oleh masyarakat maupun pemerintah daerah. Sehingga upaya untuk melokalkan SDGs sampai ke tingkat desa juga akan dapat berjalan secara simultan," kata dia.
