Light Dark

BPBD dan PU Bahas Penanganan Jembatan Cicewol Sukabumi

Sukabumi | 30 Apr 2021, 22:45 WIB
UPTD PU Cicurug, Kabupaten Sukabumi, BPBD dan beberapa stakeholder membahas rencana penanganan teknis Jembatan Cicewol yang rusak setelah dihantam luapan Sungai Cicatih. | SU/Ardi Yakub

SUKABUMIUPDATE.com - UPTD PU Cicurug, Kabupaten Sukabumi, BPBD, Muspika Cidahu, Pemdes Babakanpari dan beberapa stakeholder membahas rencana penanganan teknis Jembatan Cicewol yang rusak setelah dihantam luapan Sungai Cicatih.

Pertemual lintas sektoral itu dilakukan di Balai Desa Babakanpari, Kecamatan Cidahu, Jumat, 30 April 2021.

Kepala UPTD PU Cicurug, Uus Iskandar menjelaskan, secara teknis pelaksanaan perbaikan darurat akan dilakukan pihak BPBD. Sementara PU akan melakukan permanen setelah perbaikan darurat terlaksana.

"Dengan bentangan 12 meter, itu sudah dikaji agar jembatan bisa kembali dilalui kendaraan trailer yang keluar masuk perusahaan. Proses paling satu minggu lah, nanti secepatnya dikerjakan," kata Uus kepada sukabumiupdate.com, usai pertemuan.

Baca Juga :

Lanjut Uus, untuk penanganan kedaruratan pihaknya mengusulkan anggaran di kisaran Rp 300 juta. Jembatan permanen, baru oleh PU.

"Untuk waktu pengerjaan, itu nanti ranahnya BPBD. Memang ini sudah butuh perbaikan, karena jembatan ini usianya sudah lama, dibangun tahun 1972. Sudah hampir 50 tahun usianya," lanjut Uus.

Di lokasi yang sama, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sukabumi Eka Widiaman menyebut berdasarkan pantauannya, Jembatan Cicewol terancam ambruk lantaran tiang penyangga yang ada di tengah tergerus luapan air sungai.

"Karena sifatnya sudah terancam dan tidak bisa dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat, sehingga BPBD mengambil langkah untuk penanganan darurat. Artinya bagaimana lalu lintas orang dan kendaraan bisa kembali normal dengan penanganan darurat," kata Eka.

photoJembatan Cicewol, Sukabumi jebol usai diterjang luapan Sungai Cicatih. - (SU/Ardi Yakub)

Ia pun membenarkan untuk perbaikan permanen Jembatan Cicewol baru akan ditangani Dinas PU.

"BPBD punya fungsi sebagai komando dan koordinator. Nanti DPU yang melakukan kaji teknis, menggambar dan menganggarkan. Nanti BPBD yang melakukan. Pemda yang menganggarkan. Anggaran kedaruratan kurang lebih Rp 300 juta," tandasnya.

Image

Ardi Yakub

Reporter

Image

Herlan Heryadie