SUKABUMIUPDATE.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan penyekatan dilakukan di 120 titik untuk mencegah kebocoran pemudik saat penerapan larangan mudik Idul Fitri 1442 Hijriah.

"Seratus dua puluh (120) titik akan kami sekat termasuk jalan tikus akan dijaga dan razia," katanya dikutip dari keterangan tertulis, Kamis, 29 April 2021 melalui Tempo.

Seluruh titik yang dijaga tersebut berada di pintu masuk wilayah, termasuk jalur tikus yang diperkirakan menjadi incaran pemudik nakal yang nekat mudik. Kekhawatirannya, pemudik yang nekat menerabas larangan mudik akan membahayakan kelompok lanjut usia atau lansia yang berada di kampung.

Ridwan Kamil mengingatkan tahun lalu ada lansia di Ciamis yang meninggal dunia setelah mendapat kunjungan anaknya yang pulang mudik dari Jakarta. "Yang paling rawan adalah lansia, kami tidak mau terulang lagi seperti kasus mudik di Ciamis tahun lalu," kata dia.

Ia mengatakan sosialisasi, edukasi, serta strategi komunikasi sedang dijalankan melalui beragam saluran media untuk meminta kesadaran masyarakat agar tidak mudik. "Sosialisasi larangan mudik akan makin gencar," ujarnya.

Antisipasi sudah disiapkan dengan pemberlakuan karantina selama lima hari pada pemudik yang lolos penyekatan. Fasilitas rumah isolasi dimintanya agar benar-benar dipersiapkan.

"Saya titip ke camat dan disampaikan lagi ke kepala desa. Pastikan kalaupun ada pemudik yang bocor, tolong fasilitasi karantina lima hari. Apakah itu di SD (sekolah dasar), rumah warga atau rumah angker sekalipun," kata pria yang akrab disapa Kang Emil.

Ia mengatakan tren kasus Covid-19 di Jawa Barat saat ini sedang menurun. Ia mengklaim dari 30.225 kasus aktif yang dilaporkan, sekira 40 persennya adalah kasus lama. "Sekarang 30.225 tapi 40 persennya kasus lama. Jadi sebenarnya kurang lebih 19.000 yang ada di catatan kami," kata dia.

Angka kesembuhan Jawa Barat untuk kasus Covid-19 saat ini 87,7 persen, sementara angka kematian 1,3 persen. Kedua indikator tersebut diklaim lebih rendah dari rata-rata nasional.

Tingkat keterisian rumah sakit di Jawa Barat trennya juga terus turun. Tingkat keterisian rumah sakit yang sempat menyentuh angka 80 persen di awal tahun 2021, terus menurun hingga saat ini berada di angka 43,8 persen. 

Kang Emil mengatakan semua pihak dimintanya meningkatkan kewaspadaan dengan mengawasi area transportasi menjelang Hari Raya Idul Fitri untuk menjaga tren Covid-19 di Jawa Barat agar tidak kembali melonjak. "Ini harus jadi tren jangan terganggu oleh libur panjang karena mudik," kata dia.

Ia khawatir ledakan kasus Covid-19 seperti di India bisa terjadi di Indonesia jika masyarakat tidak menahan diri untuk mudik. "Kami ingin tren (penurunan Covid-19) ini dijaga. Semoga dengan melakukan koordinasi hari ini khususnya kewaspadaan dan pelarangan mudik, tren yang baik ini bisa kita terus pertahankan," kata Kang Emil.

Kang Emil mengatakan khusus bagi kabupaten/kota yang memiliki tempat wisata pantai agar mewaspadai wisatawan yang akan datang pasca Lebaran. Tempat wisata diperkirakan akan dibanjiri warga yang sudah lama menahan diri untuk berlibur selama Ramadhan.

"Khusus yang wilayahnya punya pantai apalagi Pangandaran agar diketatkan pengendalian wisatawan, karena berpotensi penularan bila berkerumun," kata dia.

Kamis, 29 April 2021, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo menggelar rapat koordinasi antar gubernur yang dilakukan secara virtual dari Pendopo Bupati Cirebon. Rapat koordinasi tersebut dihadiri Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, serta diikuti seluruh bupati/wali kota dan camat di Jawa Barat.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan Jawa Barat adalah provinsi yang menjadi daerah sasaran pemudik kedua terbesar setelah Jawa Tengah. "Suksesnya pengendalian mudik di Jabar menyumbang mungkin hampir 50 persen terhadap pengendalian transportasi nasional," kata dia dikutip dari keterangan tertulisnya.

Budi mengatakan Presiden Joko Widodo meminta agar jumlah pemudik terus ditekan. Pemudik Lebaran tahun ini diperkirakan turun menjadi tujuh persen, namun jumlahnya tetap relatif tinggi yakni berkisar 18,9 juta orang.

"Saya harap semua unsur di pusat dan daerah berkoordinasi terkait pengendalian pelarangan mudik ini agar angka dapat terus ditekan," ujarnya.

Budi mencatat, sekira 22 persen pemudik dari DKI Jakarta menuju ke Jawa Barat dan 34 persen lagi menuju ke Jawa Tengah. "Maka harus dilakukan upaya, saya titip pengendalian dilakukan dengan tegas namun tetap humble dan tidak ada dispensasi bagi kelompok manapun," lanjut dia.

Sementara Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan tren penurunan kasus Covid-19 tidak hanya terjadi di Jawa Barat, tapi juga terjadi di sejumlah provinsi lainnya. Dia meminta agar tren tersebut bersama-sama dijaga agar terus menurun.

"Ini tren terbaik selama setahun ini. Tren yang sudah baik ini jangan ternoda oleh aktivitas mudik," kata Doni.

Doni menyebut setiap libur panjang selalu diikuti dengan peningkatan kasus Covid-19. Libur lebaran tahun lalu menunjukkan kecenderungan yang sama. "Menurut data setiap libur panjang diikuti dengan peningkatan kasus, lebaran tahun lalu kasus aktif naik dan angka kematian juga naik," katanya.

Ia meminta agar masyarakat mematuhi larangan mudik. Penyelenggara layanan internet misalnya, saat ini tengah diminta meningkatkan kapasitas layanannya untuk mendorong warga untuk memilih mudik virtual.

"Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, karenanya saya dorong silaturahim secara virtual, kami sedang minta bantuan provider untuk meningkatkan kapasitas," kata dia.

Terpisah, Ketua Divisi Komunikasi Publik, Perubahan Perilaku, dan Penegakan Aturan, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Jawa Barat sekaligus Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Jawa Barat Ade Afriandi mengatakan ada dua strategi yang disiapkan untuk menekan mudik lebaran ini. Strategi pertama dengan sosialisasi dan edukasi untuk meminta partisipasi masyarakat agar tidak mudik.

"Sosialisasi dan edukasi akan kami intensifkan dengan melibatkan tokoh masyarakat dan agama di RT/RW yang berstatus zona merah atau risiko tinggi. Simulasi penerapan prokes 5M juga akan dilakukan, baik di lingkungan masyarakat, ruang publik, mal, pasar, maupun resto," kata Ade.

Strategi kedua dengan menekan mobilitas warga. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil misalnya menerbitkan Surat Edaran Nomor 70/KS.01.01/SATPOL PP tentang Pengendalian Aktivitas Masyarakat dalam Penanganan Covid-19 selama Masa Ramadhan dan Idul Fitri 1442 Hijriah/2021.

Surat edaran Ridwan Kamil yang ditujukan kepada bupati/wali kota di Jawa Barat tersebut mewajibkan pelaku lintas perjalanan lintas batas antar provinsi agar mengantongi izin perjalanan atau SIKM.

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 bersama aparat Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia akan menggelar operasi gabungan antar provinsi di titik-titik perbatasan untuk menyekat pemudik.

Ade mengatakan pelaku perjalanan yang melanggar aturan mudik akan dikenai sanksi, dicatat identitasnya, dan diminta kembali.

"Sekretaris Daerah Provinsi di Pulau Jawa pun sudah membuat komitmen bersama untuk membatasi mobilitas masyarakat saat mudik lebaran dan perizinan yang melintas antar provinsi," kata dia. Penyekatan akan mulai dilakukan saat pemberlakuan larangan mudik mulai 6-17 Mei 2021.