SUKABUMIUPDATE.com - Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi, Heri Antono menyayangkan rencana pemerintah impor produk pangan terutama beras saat petani bersiap panen raya. Ia berharap kedepannya, keberadaan Perumda Agro Sukabumi Mandiri bisa menolong petani dengan menjalankan fungsi seperti Bulog (Badan Urusan Logistik) dalam skala lokal.
Menurut anggota DPRD dari Fraksi PAN (Partai Amanat Nasional) ini, Komisi III dan dinas terkait terus menggodok agar perumda agro cepat beroperasi. "Perusahaan Umum Daerah atau Perumda Agro ini didesain untuk membantu petani-petani lokal, artinya keberadaannya bisa menjadi solusi dari permasalahan impor beras dan bahan pangan lainnya oleh pemerintah pusat," ungkapnya kepada sukabumiupdate.com, Jumat (19/3/2021).
Saat ini sambung Heri, pemda tengah melakukan rekrutmen direksi dan dewan pengawas. Selain itu Komisi III dan pemda juga sedang membahas penyertaan modal dari APBD untuk perumda Agro.
"Kita ingin secepatnya perumda agro ini menjalankan fungsinya. Agar permasalahan buntut dari kebijakan pusat seperti impor beras dan bahan pangan lainnya tidak terlalu berdampak kepada petani lokal. Ada perumda Agro Sukabumi Mandiri yang menjadi bumper, agar produk pangan lokal tetap punya nilai ekonomis bagi petaninya," bebernya.
Impor produk pangan seperti beras, ungkap Antoni apapun alasannya pasti berdampak pada anjloknya harga jual gabah dari petani. Komisi III baru-baru ini menyerap data dari dinas terkait di Kabupaten Sukabumi yang menyebutkan harga gabah petani saat ini sudah menyentuh Rp 3 ribu per kilogram jauh dibawah harga pokok penjualan atau HPP.
"Saya sendiri menerima banyak pesan dan whatsapp dan saluran lainnya dari kelompok tani di Sukabumi, yang berkeluh kesah dan berharap pemerintah tidak lagi melakukan impor besar di Indonesia," tegas Heri.
Menurutnya kebiasaan impor produk pangan atau beras oleh pemerintah tak sesuai dengan rencana pembangunan pertanian nasional maupun daerah. "Kita terus menggulirkan program-program pendukung pertanian nasional dan daerah. Berapa banyak uang negara yang sudah dikeluarkan untuk program program tersebut, tapi disisi lainnya pemerintah tetap impor," pungkasnya.
Terbaru, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menjawab polemik impor beras 1,5 juta ton. Menyalin tempo.co, Lutfi mengatakan bakal terbuka dan menerima masukan dari semua pihak terkait kebijakan yang akan diambil, termasuk soal pengadaan bahan pokok.
“Izinkan saya ini belum genap tiga bulan. Baru dua bulan (menjadi menteri) dan masih banyak PR (pekerjaan rumah). Tidak ada yang aneh-aneh dan saya tutup-tutupi, ini untuk kebaikan,” ujar Lutfi dalam konferensi pers yang digelar secara virtual, Jumat, 19 Maret 2021.
Lutfi menjelaskan, rencana impor itu merupakan skenario yang diambil pemerintah saat pasokan di gudang Perusahaan Umum Bulog menipis. Pemerintah, kata dia, harus menyusun beberapa rencana dari berbagai kondisi yang mungkin dihadapi, entah baik atau buruk.
Di sisi lain, Bulog juga harus memiliki iron stock atau cadangan yang dikeluarkan saat terjadi keadaan darurat atau gejolak perdagangan di pasar. Menurut aturan, Bulog mesti memiliki cadangan 1-1,5 juta ton di gudang.
Saat pasokan beras cukup untuk memenuhi volume konsumsi masyarakat, Lutfi memastikan pemerintah tak akan membuka keran impor. “Kalau memang penyerapan Bulog bagus, kita nggak perlu impor. Seperti 2019, 2020 kan kita enggak impor. Ini mekanisme yang dinamis,” katanya.
