Light Dark

Pembangunan Jalur Puncak II Dicoret dari RPJMD, Ini Kata Bupati Bogor

Jawa Barat | 23 Feb 2021, 20:00 WIB
Tebing longsor di Jalan Raya Cipanas-Puncak, Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Minggu (7/2/2021). | SU/Deden Abdul Aziz

SUKABUMIUPDATE.com - Jalur Puncak II dan Jalur Tambang dicoret dari program pembangunan Kabupaten Bogor dalam revisi rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2021-2023 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Hilang sekarang. Jadi saya awalnya terus terang sempat ngotot soal itu. Tapi karena situasi Covid-19 begini, jadi kami konsentrasi ke situ," ungkap Anggota DPRD Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya di Cibinong, Bogor, Selasa, 23 Februari 2021, dikutip dari Tempo.co.

Menurut legislator asal Kabupaten Bogor itu, rencana pembangunan dua jalan yang sempat masuk dalam RPJMD Pemprov Jabar tahun 2018-2023 itu meski belum terealisasi, sudah berproses.

Salah satunya melibatkan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dalam merumuskan pembangunan jalur tambang.

"Sudah sampai BPTJ, kemudian melibatkan Banten, kemudian DKI, yang cakupannya nasional. Karena barang pasir (diangkut truk) dari sini buat reklamasi," ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Barat itu.

Sementara, Bupati Bogor Ade Yasin menyebutkan bahwa meski Pemprov Jabar tak jadi menggarap Jalur Puncak II, tapi Jalur yang juga dikenal sebagai Poros Tengah Timur (PTT) itu akan dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Informasi yang saya terima, DED (detail engineering desain) oleh Kementerian PUPR. Kemudian lelang lalu dilanjutkan pekerjaan konstruksi. Itu semua dibangun oleh Kementerian PUPR," ungkapnya.

Menurutnya, jalan sepanjang 48,5 kilometer yang menghubungkan Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Cianjur itu untuk mengurangi kepadatan kendaraan di Jalur Puncak Cisarua yang kerap terjadi di akhir pekan atau libur panjang.

Belakangan, Ade Yasin menggunakan anggaran daerah senilai Rp 5 miliar untuk melakukan pembukaan sebagian jalur. Tapi, anggaran tersebut tidak seberapa jika dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan insfrastruktur jalan yang ditaksir senilai Rp 1,5 triliun.

"Hitung-hitungan kami, anggarannya bisa sampai Rp 1,5 triliun. Itu hanya untuk pekerjaan konstruksinya. Kalau untuk lahan sebenarnya sudah siap. Tinggal pembangunan fisiknya saja," kata Ade.

Ade Yasin sebelumnya mengatakan Jalur Puncak yang saat ini ada sudah kelebihan beban kendaraan, sehingga perlu dibuatkan jalur alternatif. Pemerintah Kabupaten Bogor telah menyiapkan lahan untuk Jalur Puncak II sepanjang 46 kilometer. Tanah itu didapat dari hibah masyarakat dan sejumlah investor.

Sumber: Tempo.co

Image

Herlan Heryadie

Redaktur

Image

Herlan Heryadie

Redaktur

Image

Reporter