SUKABUMIUPDATE.com - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sukabumi telah mencairkan realisasi belanja APBN sampai dengan 31 Juli 2022 sebesar Rp1,7 triliun atau 49 persen dari total pagu sebesar Rp3,5 triliun. Data ini didasarkan pada Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

Kepala KPPN Sukabumi, Abdul Lutfi menjelaskan bahwa jumlah realisasi APBN tersebut, disalurkan untuk Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).  Untuk realisasi BPP disalurkan kepada 85 satuan kerja sebesar Rp 778,8 miliar atau 53,1 persen dari pagu sebesar Rp1,46 triliun.

Realisasi BPP tersalurkan untuk empat jenis belanja. Pertama, belanja pegawai, realisasinya  mencapai 58,26 persen atau Rp 483,7 miliar dari pagu sebesar Rp 830,3 miliar. Kedua, realisasi belanja barang mencapai 47,34 persen atau sebesar Rp 276,5 miliar dari pagu sebesar Rp 584,1 miliar. Ketiga, realisasi belanja modal yang mencapai 37,13 persen atau sebesar 17,8 miliar dari pagu Rp48,1 miliar. Terakhir, realisasi belanja bantuan sosial baru terealisasi sebesar 638,6 juta atau sebesar 27,14 persen dari pagu sebesar Rp2,35 miliar.

Untuk realisasi TKDD hingga 31 Juli 2022 telah mencapai 45,3 persen atau Rp 948,6 miliar dari pagu sebesar Rp 2 triliun. Anggaran TKDD ini digunakan untuk penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan DAK Non fisik kepada Pemerintah Kota Sukabumi, Pemerintah Kabupaten Sukabumi, dan Pemerintah Kabupaten Cianjur. Selain DAK Fisik dan DAK Non fisik, TKDD ini juga digunakan untuk penyaluran Dana Desa untuk Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan  Kabupaten Cianjur.

“Hingga 31 Juli 2022, dana TKDD yang sudah cair mencapai Rp948,6 milliar,” ujar Abdul  Lutfi saat memberikan keterangan di ruang kerjanya, Kamis 18 Agustus 2022.

Dana Alokasi Non fisik yang disalurkan melalui KPPN Sukabumi terdiri atas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan BOP Pendidikan Kesetaraan.

Rincian dari realisasi pada masing-masing dana transfer DAK Non fisik tersebut, yaitu (1) Penyaluran Dana BOS telah mencapai angka sebesar Rp 534,5 miliar atau sebesar 63,43 persen dari pagu sebesar Rp842,7 miliar untuk 3.357 sekolah baik tingkat SD, SMP, SMA, SMK, SLB sederajat untuk negeri maupun swasta, (2) Penyaluran Dana BOP PAUD sebesar Rp47,2 miliar atau sebesar 48,2 persen dari pagu sebesar Rp94,5 miliar untuk 4.252 satuan  pendidikan, (3) Penyaluran BOP Pendidikan Kesetaraan mencapai angka sebesar Rp17,85 miliar atau 49,8 persen dari total pagu sebesar Rp35,79 miliar untuk 238 satuan pendidikan.

Untuk penyaluran Dana Desa, per akhir Juli 2022 telah mencapai angka sebesar Rp354,7 miliar atau sebesar 47,03 persen dari total pagu sebesar Rp843,89. Realisasi sebesar ini disalurkan untuk Pemerintah Kabupaten Sukabumi sebesar Rp282,03 miliar dan  Pemerintah Kabupaten Cianjur sebesar Rp302,5 miliar.

“Saya berharap masing-masing satker dapat mempercepat realisasi anggaran agar manfaat ekonominya dapat dirasakan oleh masyarakat,” ujar Abdul Lutfi

“Demikian pula dengan Dana Desa dan DAK Fisik. Meski secara realisasi cukup menggembirakan, tapi masih terdapat beberapa bidang pada DAK Fisik di Pemkab Sukabumi, Pemkab Cianjur, dan Pemkot Sukabumi belum dicairkan . Sedangkan untuk Dana Desa, masih terdapat BLT Desa Desa maupun Dana Desa Reguler yang belum tersalur,” tambah Abdul.

Selanjutnya, Abdul Lutfi juga menyampaikan bahwa tiap awal bulan akan dilaksanakan FGD dengan para pengelola DAK Fisik dan Dana Desa untuk mengetahui kendala maupun permasalahan sejak awal sehingga dapat segera  dicarikan solusinya.

 Khusus untuk peningkatan kinerja anggaran belanja pemerintah pusat, tiap semester KPPN Sukabumi juga melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran. Dalam kesempatan tersebut, diberikan juga apresiasi guna memotivasi para pengelola keuangan dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan pemberian  oleh KPPN Sukabumi berupa  penghargaan IKPA award.

“Melalui pemberian penghargaan IKPA, diharapkan tidak hanya memacu realisasi anggaran, tetapi juga meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan di masing-masing satuan kerja,” pungkas Abdul Lutfi menutup penjelasannya. (ADV)