SUKABUMIUPDATE.com - Ketua Perhimpunan Petani Nelayan Seluruh Indonesia (PPNSI) drh Slamet menyambut baik kesimpulan rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Rapat kerja tersebut menghasilkan kesepakatan atas usulan kenaikan pagu anggaran KKP tahun 2023 sebesar Rp 10,1 triliun dengan rincian Rp 6,10 triliun pagu indikatif dari Kementerian Keuangan dan Rp 4 triliun usulan tambahan.

Menurut Slamet yang juga anggota Komisi IV Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), hal tersebut didasari performa sektor perikanan yang menunjukkan daya resiliensi sangat baik terutama saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia. 

"Sektor perikanan terus tumbuh positif bersama sektor pertanian yang menjadi buffer utama perekonomian nasional. Performa ekspornya juga terus mengalami peningkatan signifikan," ujarnya di Jakarta, Rabu (8/6/2022).

Slamet mengatakan pihaknya menyetujui tambahan anggaran Rp 2 triliun, dengan catatan diperuntukan untuk program program yang bersentuhan langsung dengan peningkatan kesejahteraan nelayan, bukan tambahan operasional kegiatan rutin.

Perputaran ekonomi sektor perikanan tangkap mencapai Rp 251 triliun setiap tahunnya, namun pelaku perikanan Indonesia khususnya yang skala kecil masih belum mendapatkan porsi yang sebanding.

"Sehingga saya usulkan dalam perencanaan anggaran KKP seharusnya mampu menyelesaikan persoalan dasar yang dihadapi para pelaku usaha perikanan khususnya yang skala kecil. Misalnya pengadaan sarana dan prasarana pelabuhan untuk nelayan lokal, bantuan benih dan pakan ikan, serta bantuan lain yang sifatnya stimulus yang di satu sisi mampu meningkatkan kesejahteraannya, juga di sisi yang lain mampu menggerakkan ekonomi daerah," kata Slamet.

Terkait usulan tambahan anggaran KKP sebesar Rp 4 triliun, Slamet juga meminta Badan Anggaran (Banggar) DPR untuk meng-goalkan usulan komisi ini. Karena kunci akhir pembahasan anggaran DPR dan pemerintah adalah di Banggar yang nantinya akan menjadi pagu definitif setiap kementerian yang disahkan dalam APBN tahun 2023.

Besar harapannya anggaran KKP ini dapat kembali seperti pada 2015 yang mencapai Rp 13 triliun lebih. Sehingga dengan porsi anggaran yang longgar KKP dapat dengan leluasa mengejar target yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama KKP. 

Diketahui, KKP mencatatkan ekspor perikanan dengan nilai ekspor mencapai USD 4,56 miliar atau setara Rp 65,3 triliun (kurs: Rp14.337 per dolar AS) sepanjang tahun 2021. 

Selain itu berdasarkan data sementara Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor produk perikanan pada Maret 2022 mencapai USD 548,35 juta atau setara Rp 7,87 triliun. Angka ini naik 22,48 persen dibanding Februari 2022, dan meningkat 14,87 persen dibanding nilai ekspor bulan Maret tahun sebelumnya.

SUMBER: SIARAN PERS