SUKABUMIUPDATE.com - Soal pedagang kaki lima (PKL) yang nasibnya belum jelas pasca penataan, membuat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi, Mansyurudin, buka suara.
Menurut pria karib disapa Acuy itu, idealnya saat dilakukan penataan di sejumlah titik seperti di Jalan Siliwangi, depan pasar semi modern (PSM), Alun-alun Palabuhanratu, maupun di sempadan pantai, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi sudah menyiapkan solusi.
BACA JUGA:Â Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi: Perusahaan Harus Bijak Soal Lahan Pasirdatar
Karena sebagai penunjang pariwisata memang harus nyaman, aman, tertib, dan damai. Namun harus tetap terintegrasi antara pemerintahan dengan kawasan PKL.
"Ketika pemerintah menata harus dipikirkan juga solusi untuk PKL. Untuk jajanan bagaimana estetikanya. Artinya kita juga tidak bisa menyalahkan PKL," jelas politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu kepada sukabumiupdate.com, Minggu (11/6).
BACA JUGA:Â Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Ajak Warga Ujunggenteng Pelihara Kondusivitas
Lebih jauh Acuy mengatakan, Pemkab dan PKL harus ada sharing untuk mencari solusi bagaimana memanfaatkan ruang publik, karena bagaimana pun space ruang publik pun seyogyanya digunakan untuk masyarakat, dan PKL pun juga masih masyarakat.
"Pemkab bagus konsen pada penataan, tapi di sisi lain PKL juga harus diperhatikan. Ketika ada tempat pariwisata, di situ ada kontribusi juga untuk masyarakat. Nah itulah multiefek," terangnya.
BACA JUGA:Â Pajampangan Mekar dari Kabupaten Sukabumi, Ketua DPRD: Kalau Aspirasi Sah-sah Saja
Karena, lanjut Acuy, persoalan pariwisata selain menjual keindahan, juga bisa menjual kuliner atau lainnya yang menunjang pariwisata alam.
"Saya percaya Pemkab akan melakukan yang terbaik untuk masyarakat. Tinggal kesadaran dari masyarakat bagaimana saling menyadari ketika ada penataan, karena ketika banyak pengunjung dan semuanya tertata rapi, yang merasakannya pada akhirnya tetap masyarakat. Harus simbiosis mutualism lah," pungkasnya.
