SUKABUMIUPDATE.COM - Rencana pemekaran Kabupaten Jampang dinilai terlalu emosional dan berpotensi menganggu proses pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Sukabumi Utara yang saat ini tengah digodok pemerintah pusat. 

Hal ini ditegaskan Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Anjak Priatama Sukma saat dihubungi sukabumiupdate.com via telepon, Senin (21/8). Anjak mengaku baru mengetahui jika saat ini ada gerakan dari warga Pajampangan untuk mendorong pembentukan daerah otonomi baru, yaitu Kabupaten Jampang atau Sukabumi Selatan.

“Ya sah-sah saja, karena ini aspirasi warga Pajampangan. Tapi apakah persyaratannya bisa terpenuhi, karena saat ini, proposal pemekaran yang sudah ditangan pemerintah pusat dan secara kajian akademis sudah lolos, adalah Kabupaten Sukabumi Utara yang merupakan pemekaran dari induk Kabupaten Sukabumi,” jelas politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Anjak juga mempertanyakan, apakah wacana Kabupaten Jampang ini sudah memiliki kajian akademis yang menjadi dasar pembentukan daerah otonomi baru. 

“Jika Kabupaten Jampang pisah dari Kabupaten Sukabumi yang sekarang, apakah memiliki kemampuan potensi untuk bisa mandiri, dan tidak membuat kabupaten induk kehilangan potensi pendapatan, ini harus dikaji secara akademis,” lanjut Anjak.

Anjak menambahkan bahwa kendala utama isu pemekaran saat ini adalah keputusan pemerintah pusat yang tengah melakukan moratorium pembentukan DOB, sehingga rencana apapun terkait pemekaran belum bisa diproses secara penuh. 

“Usulan Kabupaten Sukabumi Utara yang secara persyaratan sudah lengkap saja, saat ini masih terkatung-katung, apalagi dengan adanya perubahan mekanisme, menjadi kabupaten persiapan,” ujarnya.

Selain itu, pengajuan daerah otonomi baru juga harus melalui mekanisme aturan. Anjak menambahkan sebelum masuk ke pemerinta pusat harus melalui pemerintah daerah, DPRD, kemudian ke Provinsi. 

“Sampai saat ini kami di DPRD Kabupaten Sukabumi belum menerima proposal warga terkait wacana pembentukan Kabupaten Jampang,” tegasnya.