SUKABUMIUPDATE.com - Sebanyak 4.032 peserta mengikuti tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK guru di Kabupaten Sukabumi. Tes yang digelar di enam sekolah tingkat atas tersebut berlangsung sejak 13 hingga 17 September 2021.
Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Khusyairin mengatakan tes hari pertama pada Senin kemarin, diikuti 1.068 peserta. Tes sendiri digelar di SMAN 1 Cibadak, SMKN 1 Cibadak, SMAN 1 Cisaat, SMKN 1 Gunungguruh, SMKN 1 Sukaraja, dan SMKN 1 Sukalarang.
"Selasa ini adalah hari kedua pelaksanaan tes PPPK. Tes PPPK guru di Kabupaten Sukabumi diikuti 4.032 peserta," kata dia, Selasa.
Khusyairin menuturkan pada tes hari pertama, ada beberapa orang yang tidak bisa ikut dengan sejumlah penyebab. Antara lain melahirkan, kesiangan, hingga lupa membawa hasil tes rapid antigen atau swab test, yang memang menjadi salah satu syarat.
"Bupati melalui Dinas Kesehatan menggratiskan seluruh biaya tes antigen kepada peserta atas dasar surat dari Kementerian Kesehatan," ujarnya. "Rincian data peserta yang tidak hadir ada di panitia provinsi. Kami hanya membantu mengoordinasikan," imbuh Khusyairin.
Tes PPPK guru di SMAN 1 Cisaat, Kabupaten Sukabumi. - (Istimewa)Kendati begitu, Khusyairin menyebut peserta yang berhalangan hadir akan diberi kesempatan mengikuti tes pada gelombang kedua, kecuali peserta tersebut mengundurkan diri. "Dari data yang masuk ke kami, tidak ditemukan kasus positif Covid-19, sehingga ujian hari pertama lancar," kata dia.
Kabupaten Sukabumi sendiri untuk PPPK guru memiliki kuota 2.500 orang. Namun, Khusyairin mengatakan, yang diterima hanya peserta yang lolos passing grade atau nilai ambang batas yang ditentukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
"Sudah ada targetnya. Jadi begitu selesai tes, peserta langsung bisa melihat hasilnya tercapai atau tidak."
"Pesan untuk peserta, agar mengerjakan soal dengan sungguh-sungguh, jangan terburu-buru. Pastikan soal terisi semua. Jangan percaya pada orang lain yang menjanjikan bisa membantu menitipkan atau meluluskan. Apalagi dengan sejumlah uang. Itu hoaks," kata Khusyairin.
