SUKABUMIUPDATE.com - Musyawarah Daerah ke-XV Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia atau Musda ke-XV DPD KNPI Kota Sukabumi kembali digelar pada Selasa, 1 Juni 2021 di Markas Komando Distrik Militer 0607 Sukabumi. Sebelumnya, 21 April 2021, Musda ke-XV ini ditunda karena berakhir deadlock.

Sama seperti pelaksanaan sebelumnya, Musda lanjutan pada Selasa kemarin pun kembali berakhir deadlock. Sidang yang dipimpin Muhamad Lili yang juga Wakil Ketua DPD KNPI Jawa Barat ini kembali dihentikan sampai batas waktu yang belum ditentukan.

Situasi ini mendapat penjelasan Ketua DPD KNPI Kota Sukabumi yang baru saja demisioner dalam Musda tersebut, Mellan Maulana Suryadiraksa. Kepada sukabumiupdate.com ia mengatakan Musda lanjutan dihadiri 106 organisasi kemasyarakatan pemuda atau OKP dan Dewan Pengurus Kecamatan atau DPK KNPI di Kota Sukabumi yang memiliki suara sah.

Dua kandidat -- Nurul Jaman Hadi atau Haji Aun dan Gilang Gusmana -- pun hadir dalam Musda lanjutan yang memasuki sidang pleno IV. Mellan menyebut mekanisme persidangan berjalan sesuai tata tertib yang ada, hingga Steering Committee menyampaikan laporan atas ketidaklengkapan berkas persyaratan salah satu kandidat: Haji Aun.

"Jadi dianggap tidak konstitusionalnya mandat dari DPK KNPI Baros dan sampai kemarin belum dilengkapi dan dianggap tidak sah," kata Mellan. "Maka Steering Committee memutuskan bahwa sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga atau AD/ART dan verifikasi berkas pendaftaran, hanya ada satu kandidat yang bisa melanjutkan ke sidang selanjutnya," tambah dia.

Maka saat itu, sambung Mellan, pimpinan sidang akan membacakan ketetapan kandidat yang lolos menjadi satu orang, yakni Gilang Gusmana. Namun sebelum ketetapan itu dibacakan, Mellan menyebut pihak Haji Aun menolak keputusan dengan argumentasi rekomendasi DPK KNPI Baros sah.

"Pihak Haji Aun beranggapan SC tidak netral dan pimpinan sidang dari DPD KNPI Jawa Barat mengambil keputusan tanpa mengembalikan pandangan kepada pserta Musda yang merupakan hak untuk memberikan pandangan," ujarnya. "Sidang pleno IV terpaksa ditunda dengan batas waktu yang tidak ditentukan."

Kedua kandidat pun blak-blakan soal kondisi Musda ke-XV DPD KNPI Kota Sukabumi. Gilang Gusmana mengaku dirinya mengikuti hasil keputusan Musda dan menyerahkan segala keputusan tersebut melalui mekanisme organisasi.

"Saya berharap dengan keputusan tersebut organisasi kepemudaan bisa menerima demi menjaga marwah organisasi KNPI," katanya. Gilang juga menanggapi ihwal adanya kericuhan dalam Musda lanjutan itu. "Sedikit saya menyikapi terkait kericuhan tadi, saya sangat menyesalkan hal itu karena pada prinsipnya kedua belah pihak sudah bersepakat apa yang akan menjadi ketetapan," kata dia.

Selepas Musda lanjutan, beredar video pendek berisi narasi yang menyatakan Gilang Gusmana terpilih sebagai Ketua DPD KNPI Kota Sukabumi periode 2021-2024. "Untuk video itu memang saya kira benar apa yang dikatakan para pimpinan OKP, karena Musda ini sudah jelas bahwa bakal calon yang lolos verifikasi hanya satu," kata Gilang menjelaskan.

"Jadi sangat rasional dan masuk akal ketika kawan-kawan OKP menyatakan kemenangan itu. Tinggal kita ikuti tahapan selanjutnya saja, yaitu penetapan calon ketua tunggal dan penetapan ketua terpilih," tambah dia.

Dihubungi terpisah, kandidat lain, Haji Aun menyayangkan soal ditundanya Musda lanjutan tersebut hingga batas waktu yang belum ditentukan. Ia menilai Musda lanjutan merupakan forum tertinggi bagi para OKP dalam menyampaikan aspirasi atau dukungan suaranya.

"Steering Committee memutuskan calon itu hanya ada satu, padahal calon ada dua (sesuai berita acara yang dikeluarkan Steering Committee)," kata Haji Aun menanggapi keputusan Steering Committee. "Seharusnya pimpinan sidang tetap harus dilemparkan pendapatnya ke peserta Musda, ini kan forum musyawarah," tambah dia.

Haji Aun juga meminta kepada Pemerintah Kota Sukabumi untuk hadir dan memberi solusi ihwal permasalahan di Musda ke-XV DPD KNPI Kota Sukabumi. "Kalau memang kalah, ya kalahlah dengan kesatria. Dan kalau memang menang, ya menanglah secara sehat," ujarnya.

"Demokrasi harus dijunjung tinggi. Tidak perlu menjegal rekomendasi dan membungkam suara organisasi," kata Haji Aun mengakhiri.