SUKABUMIUPDATE.com – JSPP (Jaringan Survey Pemuda & Pelajar Jawa Barat) bersama CSS (Coworking Space Sukabumi) menggelar survey tentang adaptasi kebiasaan baru masyarakat jelang pelaksanaan Pilkada Kabupaten Sukabumi Tahun 2020. Hasilnya mengejutkan! Warga tahu dan sangat khawatir dengan perkembangan kasus covid-19 di Kabupaten Sukabumi tapi setuju pilkada tetap digelar di tahun 2020 ini.
Dari rilis yang diterima redaksi sukabumiupdate.com, dua lembaga ini menggelar survey dari tanggal 7 hingga 12 September 2020, menggunakan metode wawancara tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan. Menggunakan Multistage Random Sampling ini tersebar di 47 kecamatan di Kabupaten Sukabumi ini memiki margin erros 4,47 persen.
Founder JSPP, Muhamad Salman Ramdhani menjelaskan responden dipilih berdasarkan populasi DPT (Daftar Pemilih Tetap) di Kabupaten Sukabumi. Ditentukan jumlah responden tiap kelurahan/desa secara proporsional.
Desa/Kelurahan di tingkat Kabupaten Dipilih secara random dengan jumlah proporsional. RW di tingkat Desa/kelurahan dipilih dengan cara random. Dipilih secara random 10 responden, 5 laki-laki dan 5 perempuan.
Profil responden, berdasarkan gender laki-laki 51 persen dan Perempuan 49 persen. Didominasi usia produktif 21-55 tahun 66 persen, 55 tahun ke atas sebanyak 24 persen dan 17-21 tahun sebanyak 10 persen.
Berdasarkan tingkat pendidikan didominasi lulusan SD sebanyak 47 persen, SMP 25 persen, SMA 25 persen dan Perguruan Tinggi 2 persen serta yang tidak menamatkan SD sebanyak 2 persen. Pekerjaan responden didominasi Ibu Rumah Tangga 38 persen,Buruh/Karyawan 20 persen, Wiraswasta 11 persen, Pedagang dan Petani 10 persen, Tidak Bekerja/Serabutan 7 persen, Pelajar/Mahasiswa 2 persen, sertaOjek/Sopir dan Guru/Dosen 1 persen.
Latar belakang survey yang diselenggaran JSPP (Jaringan Survey Pemuda & Pelajar Jawa Barat) bersama CSS (Coworking Space Sukabumi)
JSPP mencatat ada enam point ringkasan hasil dari survey ini. Pertama, 99 persen masyarakat Kabupaten Sukabumi mengetahui saat ini terjadi pandemi, dan 78 persen masyarakat merasa khawatir dengan pandemi tersebut.
Kedua, 61 persen masyarakat Kabupaten Sukabumi merupakan penerima bansos dari berbagai pintu. Ketiga, sebagian besar masyarakat setuju untuk memakai masker (88 persen) dan rajin cuci tangan (84 persen), tapi untuk menjaga jarak dan tidak berkerumun masih dirasa cukup sulit (hanya 69 persen yang setuju jaga jarak dan 45 persen yang setuju tidak berkerumun)
Keempat, sebagian besar masyarakat: Tidak setuju uji massal rapid (81 persen) maupun uji massal swab (89 persen), 87 persen tidak setuju diberlakukan denda apabila tidak memakai masker, 93 persen tidak setuju pembelajaran daring /online.
Kelima, sekitar 90 persen an masyarakat setuju untuk pembukaan sekolah tatap muka SD, SMP, SMA, dan PT dibanding dengan pembukaan tempat wisata (34 persen), alun-alun taman, sarana olahraga (36 persen), apalagi tempat hiburan malam (5 persen).
Terakhir keenam, 78 persen masyarakat setuju pelaksanaan pilkada di saat pandemi ini. Namun yang tahu pelaksanaan Pilkada baru 54 persen.
Survey ini juga mencatat lima temuan penting. Pertama, masyarakat untuk memakai masker dan rajin cuci tangan (OK Bisa), tapi untuk tidak berkerumun (Oh Tidak Bisa).
Desain survey yang diselenggarakan JSPP (Jaringan Survey Pemuda & Pelajar Jawa Barat) bersama CSS (Coworking Space Sukabumi) memiliki lima poin utama.
Kedua, masyarakat khawatir dengan pandemi, tapi tidak setuju di uji massal baik rapid maupun swab. Ketiga, masyarakat tidak setuju diberlakukan denda apabila tidak pakai masker.
Keempat masyarakat tidak setuju PJJ/daring/online, setuju untuk pembukaan sekolah tatap muka baik SD, SMP, SMA, dan PT. Kelima, masyarakat setuju pelaksanaan pilkada karena memang sudah waktunya, sesuai keputusan pemerintah, asal mengikuti protokol kesehatan.
Dari hasil survey dan temuan ini, JSPP (Jaringan Survey Pemuda & Pelajar Jawa Barat) bersama CSS (Coworking Space Sukabumi) membuat empat poin rekomendasi.
Pertama, perlu pendekatan yang tepat dalam meyakinkan masyarakat pentingnya jaga jarak dan tidak berkerumun (pendekatan dg penegakan sanksi /denda, masyarakat cenderung tidak menyukai / menyetujui). Kedua, perlu edukasi tentang pentingnya test massal untuk memetakan dan mencegah penyebaran covid.
Ketiga, perlu inovasi pelaksanaan kegiatan pendidikan tatap muka, yang tidak berpotensi menimbulkan cluster baru penyebaran covid. Keeempat, perlu antisipasi pelaksanaan pilkada, yang tidak berpotensi menimbulkan cluster baru penyebaran covid
“Survey baru skala Kabupaten Sukabumi, semoga bisa menjadi gambaran awal, bagaimana sebetulnya yang dirasakan dan diinginkan masyarakat di masa adaptasi kebiasaan baru ini. Semoga dapat menjadi masukan bagi pemangku kepentingan di Kabupaten Sukabumi khususnya, di Jawa Barat pada umumnya,” pungkas Founder JSPP, Muhamad Salman Ramdhani dalam rilis tersebut.
