SUKABUMIUPDATE.com - Aksi penolakan terhadap RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law kembali bergulir di Kota Sukabumi. Kali ini, lima organisasi mahasiwa mendatangi Gedung DPRD Kota Sukabumi untuk menyuarakan apsirasinya tersebut.

Kelima organisasi tersebut adalah PB HIMASI, HMI Cabang Sukabumi, PC IMM Sukabumi, GMNI Cabang Sukabumi, dan PC PMII Kota Sukabumi.

Ketua Umum PB HIMASI Eki Rukmansyah mengatakan, aksi pada hari ini, Senin (20/7/2020), merupakan aksi yang digelar untuk menuntut pemerintah agar memperhatikan kesejahteraan, kemakmuran, dan hak-hak tenaga kerja Indonesia dalam perumusan RUU Cipta Kerja.

"Menuntut pemerintah untuk mencabut RUU Cipta Kerja, karena akan menyengsarakan dan mengancam akan adanta kerja rodi bagi buruh dan pekerja di Indonesia," kata Eki kepada sukabumiupdate.com usia aksi melalui keterangan tertulis.

Aksi tersebut sempat diwarnai kesalahpahaman antar peserta aksi. Eki menyebut, hal itu dipicu oleh kurangnya komunikasi antara koordinator lapangan dan massa aksi.

"Karena kurangnya komunikasi di lapangan antar korlap dan massa aksi, menjadi terjadi gesekan karena kesalahpahaman massa aksi," cetus Eki.

BACA JUGA: Demo Tolak Omnibus Law, Mahasiswa Sukabumi Hanya Bertemu Seorang Dewan DPR RI

"Harapan kami dengan disegelnya kantor DPRD Kota Sukabumi bisa menjadikan dasar anggota dewan di daerah untuk mengundang anggota DPR RI Dapil Sukabumi untuk dapat berdiskusi dengan kawan-kawan mahasiswa Cipayung Plus Sukabumi," jelas Eki.

Sementara itu, Kapolres Sukabumi Kota AKBP Sumarni menuturkan, secara umum aksi tersebut berjalan cukup damai.

"Walaupun tadi accident ya antar mereka, antar peserta aksi yang saling cekcok. Tapi alhamdulillah, masing-masing korlap sudah mendamaikan mereka. Aksi unjuk rasa pada hari ini, menolak pembahasan RUU Omnibus Law. Kemudian, adanya cekcok di antara peserta aksi itu dipicu karena semua peserta aksi ingin masuk ke dalam area lingkungan DPRD Kota Sukabumi," tutur Sumarni.

Sumarni mengungkapkan, salah satu alasan seluruh peserta aksi tidak dapat masuk ke Gedung DPRD Kota Sukabumi karena pihaknya perlu menjaga penerapan protokol kesehatan.

"Padahal, peserta aksi ini tidak menerapkan protokol kesehatan dengan benar. Nah kita harus mengurangi massa, mengurangi jumlah peserta, ada kapasitasnya yang boleh masuk ke dalam suatu area. Jadi mohon ini bisa dipahami oleh semua rekan-rekan. Sehingga mungkin tadi yang perwakilan, mungkin dianggap kurang representatif dari pihak mereka," pungkasnya.